Ratusan Buruh Demo di Kantor DPRD Jatim Tolak Tapera
Editor: Novandryo W S
Wartawan: Rusmiyanto
Selasa, 11 Juni 2024 15:16 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Serikat Pekerja/Buruh yang tergabung dalam SPSI Jawa Timur berdemonstrasi menolak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera.
Para buruh berkumpul, berorasi, dan melayangkan protes di depan gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Selasa (11/6/2024) siang.
BACA JUGA:
Tak Cukup Bukti, Polsek Sukolilo Lepas Terduga Pelaku Narkoba
Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Gulung 2 Pengedar Ganja Online
Info BMKG: Siapkan Payung! Sejumlah Wilayah di Jawa Timur ini Bakal Diprakirakan Hujan
Setelah 30 Jam, Terduga Pelaku Penyelundupan Rokok Ilegal di Karang Empat Sudah Kembali ke Kosnya
Selama demo yang berlangsung, setidaknya terdapat 300 massa buruh yang menggeruduk Kantor DPRD Jatim.
Mereka menuntut agar Tapera dicabut karena memberatkan dan tidak masuk akal. Di mana gaji pekerja dipotong 2,5 persen dan pemberi kerja harus membayar 0,5 persen dari gaji pekerja untuk Tapera.
Mereka kontra terhadap program ini. Karena dari perhitungan Tapera tersebut bila dilakukan hingga pensiun atau selama 35 tahun, hasil tabungan tetap tidak akan bisa dibelikan sebuah rumah.
Hal tersebut disampaikan oleh koodinator buruh SPSI Jatim, Andika Hendrawanto di lokasi demo.
"Bahwa para buruh SPSI Jatim menolak Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2024 tentang Tapera dan UU No. 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS bagi pekerjaan. Dirasa itu kurang masuk akal," ujarnya, Selasa (11/6/2024).
Andika lalu menghitung potongan gaji sebesar 3% tiap bulannya dari gaji para buruh Surabaya ynag di angka Rp4,7 juta per bulan. Maka potongan untuk Tapera bisa mencapai Rp118 ribu.
Bila masa pensiun salah satu buruh adalah paling lama 35 tahun, maka pembayaran Tapera Rp118 ribu per bulan yang dilakukan 35 tahun hanya menghasilkan sekitar Rp49 juta 500 ribu.
"Nah bila kita hitung secara total meski masa kerja panjang sampai 35 tahun, angsuran pembayaran Tapera yang diterima hanya senilai 50 juta, padahal rumah yang ditunjuk oleh program Tapera senilai Rp150 juta. Kan gak masuk akal sehingga kita tuntut agar dicabut," tambah Andika.
Aksi demo yang berjumlah 300 buruh terebut berlangsung aman terkendali. Hal itu diutrakan oleh Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya AKBP Teguh Santuso.
"Selama demo telah kita siapkan 200 personil dari anggota Polsek sekitar, Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim. Dan dipastikan selama berjalanya demo dan upaya konsulidasi dengan pihak DPRD Jatim akan berjalan aman," ujarnya.
Pihak DPRD Jawa Timur juga mengajak perwakilan buruh untuk melakukan konsolidasi.
Koordinator SPPSI, Andika Hendrawanto, diajak anggota Komisi A DPRD Jatim, Hari Putri Lestari, untuk berdiskusi.
"Dari tuntutan para buruh ini akan kita ajukan ke pusat selaku yang memberikan program Tapera. Memang bila kita cermati maka hal itu kurang masuk akal dan kami akan berupaya permintaan para buruh kita sambungkan," ujar Hari Putri. (yan/van)