Bojonegoro Terkaya ke 5 se-Jatim
Rabu, 09 September 2015 03:00 WIB
Selain itu tingkat kesenjangan atau gini rasio di Bojonegoro juga terus naik. Pada Tahun 2011 sebesar 0,27 persen, tahun 2012 sebesar 0,31 persen dan tahun 2013 sebesar 0,42 persen. Artinya distribusi sumber daya dan basis sosial di Kabupaten Bojonegoro masih belum merata.
"Sebab itu, implementasi program penanggulangan kemiskinan harus dievaluasi. Bagaimana strategi, ketepatan dan efektifitas program dan penganggarannya,” jelas Saiful Huda, kemarin.
Menurutnya, usai kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) ditetapkan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) harus segera bergerak. Mereka harus melakukan koordinasi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi program penanggulangan kemiskinan tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Di samping itu juga merumuskan perencanaan dan program untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun anggaran 2016. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah semestinya memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Dimana diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010.
Kondisi kemiskinan memang masih terlihat nyata di sekitar ladang migas Banyu Urip, Blok Cepu. Raju, 46, warga Dusun Gledekan, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, selama musim kemarau ini terpaksa mengambil air di jobin dekat sumur di ujung kampung. Ia harus berjalan kaki sekitar satu kilometer untuk mendapatkan air untuk keperluan air minum dan memasak. (nur/nis)