Laporan Dugaan Korupsi dari Jatim Tertinggi, 1.700 Berkas Laporan Masuk KPK
Kamis, 12 November 2015 00:36 WIB
KPK menganjurkan agar Pemprov Jatim lebih mendominankan kegiatan pencegahan dari pada penindakan akan adanya korupsi. Kegiatan pencegahan bisa dilakukan dengan mengkampanyekan tolak menerima sumbangan dalam bentuk apapun atau masyarakat jangan memberikan bantuan pada pejabat.
Ia mencontohkan sejumlah BUMN saat ini giat melakukan kampanye tersebut, seperti halnya PT PLN. “Boleh-boleh saja menerima bantuan, namun itu juga akan menyusahkan penerimanya karena harus lapor KPK, apakah itu masuk grativikasi atau tidak,” katanya.
Sementara terkait Korsupgah, menurut Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi akan memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya mencegah dan memberantas tindak korupsi. Juga dapat dipakai sebagai pedoman pengelolaan keuangan negara, pengelolaan keuangan daerah maupun peningkatan pelayanan publik.
“Korsupgah juga berdampak positip dan luar biasa. Hal tersebut tergambar dari penurunan dan dapat ditekannya tindak korupsi di Wilayah Jawa Timur tahun 2012. Walaupun demikian tanpa dukungan seluruh aparat dan stakeholder, komitmen pemberantasan dan pencegahan korupsi akan sia-sia. Dengan adanya Korsupgah, masyarakat Jatim lebih bersemangat dalam mencegah dan memberantas tindak korupsi. Hal tersebut diimplementasikan dengan diandakannya penandatangan nota kesepahaman zona integritas bebas korupsi yang dilakukan Pemprov Jatim dan 31 kab/kota se Jatim, sesuai dengan amanat Menteri PAN & RB RI nomor 52 tahun 2014,” papar Sukardi. (nis/rev)