DPRD Minahasa Berguru ke Gresik soal Pilkades Serentak
Editor: abdurrahman ubaidah
Wartawan: syuhud almanfaluty
Sabtu, 16 Januari 2016 10:37 WIB
“Untuk biaya pilkades semua ditanggung APBD dengan asumsi Rp 20.000/DPT (Daftar Pemilih Tetap), dan itu semua untuk kebutuhan logistik pilkades," katanya.
"Data DPT tersebut kami dapatkan dari pemilihan terdekat yang sudah dilakukan, "sambungnya.
Sementara Kepala Bagian Administrasi dan Pemerintahan Pemkab Gresik, Mochammad Jusuf Ansyori menyatakan, untuk pelaksanaan pilkades serentak itu berpedoman Perda (peraturan daerah) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.
“Langkah tersebut dilakukan karena penyelenggaraan pilkades serentak memiliki senggang waktu yang tidak lama, yakni 2 bulan setelah perda itu disahkan pada tahun 2015, dan langsung kami laksanakan pilkades di 50 desa secara serentak,” ujar Jusuf Ansyori.
Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono menambahkan, terkait sinergitas dan keamanan lancarnya serta memantau perkembangan situasi pilkades secara serentak, peran media masa juga sangat diperlukan.
sumber : harian bangsa