Tak Mau Tinggalkan Kota Surabaya, Risma Menolak Maju Pilgub DKI

Rabu, 04 Mei 2016 13:07 WIB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ternyata menolak maju Pilgub DKI. Padahal para kader PDIP sudah berusaha keras agar Risma – panggilan Tri Rismaharini - mau maju pilgub DKI Jakarta. Sementara kota Surabaya diserahkan kepada Wisnu Sakti Buana, wakil wali kota yang juga kader PDIP. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri sempat jalan-jalan dengan Risma di Surabaya. Tapi Risma tetap bersikukuh menolak.

Penolakan secara tersirat itu disampaikan Risma saat memberikan sambutan di Lomba Pengolahan Kudapan Ikan di Sentra Ikan Bulak (SIB), Rabu (4/5).

"Kalau saya punya niat jelek, sudah saya tinggal ke Jakarta, iya to," kata Risma. "Tapi karena saya punya niat baik maka saya tidak akan ninggalkan Surabaya," tambah Risma sembari menegaskan mengatakan dirinya memilih tetap di Surabaya untuk membangun kota dan mensejahterakan warganya.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya ingin membesarkan SIB dan ramai dikunjungi pembeli setelah para pedagang masuk semua. "Selamat datang pedagang yang baru masuk," katanya.

Bagi Risma, kawasan Bulak nantinya akan menjadi kawasan wisata yang dibanjiri masyarakat. Jika semua infrastruktur telah rampung dibangun dan ramai maka yang akan menikmati warga Bulak.

"Saya ingin menaikan derajat warga nelayan disini. Jika pedagang ikan jualan di tepi jalan maka pembeli yang naik Alphard tidak berani beli, " kata Risma. Tapi jika dalam SIB tentu mereka mau beli.

Saat ini jembatan air mancur menari di pesisir Kenjeran sudah rampung dan menunggu dioperasikan. "Semua ini dibangun untuk masyarakat di sini, bapak ibu yang menikmati. Desakan untuk peresmian jembatan terus mengalir. Bahkan banyak wali kota yang minta diundang saat peresmiannya," kata Risma.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CSIS Philip Vermonte menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai salah satu lawan yang mumpuni untuk bertarung melawan Ahok di pilgub mendatang. Jika Risma maju, kata dia, warga DKI diyakini akan mendapat keuntungan.

"Jika Risma maju, calonnya sama-sama baik. Nanti siapapun yang menang untuk pilkada, warga Jakarta akan diuntungkan," ujar Philip Vermonte usai menjadi narasumber di bedah buku Mendagri, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Selasa, (3/5/2016).

Vermonte menilai Ahok butuh lawan yang sama-sama pernah menjadi kepala daerah.

"Bagus Risma dan Ahok. Artinya, Ahok dipertandingkan dengan kepala daerah. Itu penting. Kalau repotnya, misalnya, kalau pemilihan kepala daerah yang bertanding bukan sesama kepala daerah, nanti susah," kata dia.

Jika nantinya Ahok mendapatkan lawan bukan dari kepala daerah, menurut Vermonte, rakyat akan sulit membandingkan rekam jejak calon lawan Ahok. Apalagi, Vermonte menilai pemilih di Jakarta merupakan pemilih yang rasional.

"Pemilih enggak bisa melihat dengan jelas apa standar-standar yang bisa membandingkan calonnya. Kalau calonnya sesama kepala daerah bisa lihat track record memimpin daerah. Maka bisa dibandingkan rasional," tuturnya.

Namun pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, berpendapat, terlalu riskan bagi PDI-P untuk mengusung Risma. Pasalnya, hingga saat ini belum ada satu pun hasil survei elektabilitas yang menunjukkan keunggulan Risma.

"Nyatanya, hingga saat ini Basuki Tjahaja Purnama masih lebih unggul secara elektabilitas," ujar Ikrar saat dilansir Kompas.com, Rabu (4/5).

Risma hanya unggul dalam hasil survei tingkat kesukaan masyarakat atas calon gubernur DKI Jakarta 2017 yang dirilis oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 25 Januari 2016.

Menurut hasil survei tersebut, Risma berhasil menduduki peringkat teratas dengan torehan 85,54 persen. Sementara itu Ahok berada di peringkat ketiga dengan raihan 71,39 persen.

Adapun dalam hasil survei elektabilitas yang dirilis Charta Politika pada 30 Maret 2016, Ahok masih di posisi tertinggi dengan angka 51,8 persen. Risma pun berada di peringkat ketiga dengan perolehan 7,3 persen.

Karenanya, Ikrar mengatakan, langkah yang paling realistis bagi PDI-P untuk Pilgub DKI Jakarta pada saat ini adalah tetap mengusung Ahok jika ingin menjadi partai penguasa di Ibu Kota.

"Politik itu jangan menggunakan emosi. Meskipun Ahok belakangan ini sering mengeluarkan pernyataan yang kurang mengenakkan bagi PDI-P, kan dia punya hasil kerja yang bisa dipertimbangkan," dukung Ikrar.

Dia menambahkan, kasus Risma berbeda dengan Joko Widodo pada Pilgub DKI 2012 lalu. Menurut dia, saat itu, Joko Widodo memiliki dukungan yang besar dari elemen masyarakat sipil di Jakarta sehingga dia layak diusung.

"Sekarang kan kita belum melihat dukungan Risma dari masyarakat sipil di Jakarta, beda sama Jokowi dulu," imbuh dia.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video