Layanan SIM dan SKCK Online Polres Banyuwangi Dipuji Staf Kemen-PAN-RB
Editor: abdurrahman ubaidah
Rabu, 07 September 2016 11:12 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com – Layanan SIM dan SKCK online Polres Banyuwangi mendapat penilaian positif dari Asisten Deputi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi (Kemenpan RB), Jeffrey Allen Muller, Selasa (6/9). Pujian itu dilontarkan kepada para wartawan di Mapolres Banyuwangi, usai meninjau Satuan Pelayanan Administrasi SIM (Satpas) Satlantas Polres Banyuwangi.
“Pelayanan sudah sangat baik. Kita akan jadikan contoh bagi kota dan kabupaten lain. Karena di Polres Banyuwangi pelayanan publiknya sudah dilakukan berbasis tehnologi informasi sehingga pengurusan SIM dan SKCK bisa dilakukan secara online melalui telepon android,” tegas pejabat yang memiliki wilayah tugas di Pulau Jawa dan sebagian Kalimantan.
BACA JUGA:
Pengasuh Ponpes di Banyuwangi Ditusuk Santri Sendiri, Tangkap Pelaku, Polisi Dalami Motif
Ratusan Pendekar Geber-Geber Motor di Depan Mapolsek Bangorejo Banyuwangi, Ada Apa?
Diusir dari Rumah, Pria di Banyuwangi Curi Motor Istri Siri
Pengunggah Video Cabai Dicat, Diperiksa Polisi
Istimewanya, penanganan di tiap bagian sangat cepat. Perpanjangan SIM hanya butuh waktu 5 menit. Sementara pengurusan SIM baru, hanya butuih waktu 45 menit mulai pendaftaran permohonan sampai surat ijin mengemudi jadi.
Ditambahkan lagi, proses pembayaran yang biasanya rawan korupsi telah ditangani oleh pihak bank. Sehingga uang pengurusan SIM tidak masuk ke kantong petugas kepolisian, melainkan langsung masuk ke rekening bank yang ditunjuk.
“Tidak ada biaya lain-lain yang dibebankan kepada pemohon. Inilah transparansi, keterbukaan, akuntabilitas publik polres terhadap masyakarat. Secara tidak langsung masyakarat melakukan pengawasan karena nomer pejabat terkait sudah disebar kepada masyakarat apabila ada aduan,” beber Jeffrey Allen Muller.
Sekitar bulan Desember 2016, hasil peninjauan layanan publik di berbagai kota termasuk Banyuwangi akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan yang sama juga akan diberikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Harapannya pengurusan perpanjangan SIM bisa dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.