Pengamat Politik UINSA: Arcandra Coreng Integritas Politiknya Sendiri
Editor: choirul
Wartawan: mega melati
Jumat, 16 September 2016 17:25 WIB
“Jika Jokowi mengambil keputusan menjadikan Arcandra menteri ESDM, maka Jokowi kalah dari hegemoni strukturalnya. Itu adalah salah satu kelemahan dari banyak kelemahan Jokowi,” tambah Laili.
“Ketika dulu Arcandra muncul sebagai sosok yang diposisikan oleh Jokowi sebagai menteri ESDM, dan saat saya melihat track record nya, semacam ada harapan baru untuk memajukan kementrian ESDM. Tapi, tidak cukup seperti itu didalam kementrian ESDM. Ada kekuatan-kekuatan internal dan eksternal ESDM yang sangat bermain dalam pengelolahan migas. Tidak selamanya aktor menjanjikan sebuah perubahan. Apalagi integritas politik yang sudah dia tunjukkan sudah cacat,” tegas Laila.
Menurut Laili, tidak bisa seorang aktor sebagai penentu segalanya. Banyak factor yangmenjadi penentu perubahan di kementrian ESDM, seperti legalitas formal, UU Migas. UU Migas perlu direvisi karena itu menjadi pangkal permainan capital di Indonesia dalam sektor Migas.
Berpihaknya pada pemodal asing menjadi salah satu kelemahan dari UU Migas, contohnya PT. Freeport. Persoalannya yang bisa merevisi UU Migas adalah DPR, sedangkan DPR sendiri memiliki kepentingan-kepentingan partai politik dibelakangnya.
Sektor migas di Indonesia punya problematika yang luar biasa besar. Jadi, tidak cukup orang yang punya kapabilitas, tapi kapabilitas juga harus dikaitkan dengan integritas moral yang mampu membentengi problem hegemoni struktural.
“Kalau integritas politik seorang menteri sudah cacat, maka untuk bisa menaruh kepercayaan kepada pemimpin seperti itu sangat berat,” tegas Laili.(mega melati/UTM)