Megawati Daftarkan Ahok-Djarot ke KPU, SBY Siap Munculkan Calon
Rabu, 21 September 2016 22:51 WIB
Usai pasangan tersebut melakukan pendaftaran, massa yang menamakan diri Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta berdemo menolak Ahok di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menggelar aksi unjuk rasa menolak pendaftaran Ahok.
Koordinator Aksi Aktivis Ratna Sarumpaet datang setelah pendaftaran Ahok-Djarot untuk Pilgub DKI selesai digelar. Dia didampingi beberapa orang yang juga aktivis dan mengaku korban penggusuran.
Begitu tiba, Ratna menyebut ingin menemui komisioner KPU DKI untuk memberikan masukan soal Pilgub DKI. Dia lalu menuju ke lantai 4 ruang komisioner KPU DKI dan tak lama diterima oleh ketua KPU DKI Sumarno dan komisioner Sidik.
Kepada komisioner KPU DKI, Ratna meminta KPU mencermati bakal calon incumbent Ahok untuk tidak serta merta diterima pendaftarannya. Ahok disebut Ratna sedang bermasalah secara hukum. Kasus Sumber Waras hingga reklamasi pun disinggung Ratna.
Begitu juga rekan Ratna lain yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta, menyampaikan aspirasinya kepada KPU. Mulai dari masalah penggusuran hingga protes mereka atas kebijakan penggusuran oleh Ahok.
Di sisi lain, sikap politik PDIP membuat partai-partai di luar barisan Ahok siaga dan intensif melakukan konsolidasi.
Hingga tadi, enam parpol yakni Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP dan Gerindra belum mengumumkan pasangan calon definitif. Keenam partai itu kembali bertemu untuk membahas calon bersama yang akan diusung melawan Ahok yang digagas Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY Cikeas, Bogor malam tadi. Hingga berita ini ditulis, konsolidasi masih berlangsung.
Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari membenarkan kabar itu.
"Mestinya terkait dengan pilkada DKI pertemuan pimpinan koalisi. Cuma saya belum tahu siapa saja yang berkoalisi. Tapi ini kan bentar lagi waktu pendaftaran sampai tanggal 23 September," kata Imelda.
Imelda menyebut pihaknya telah mengundang pimpinan lima partai yang masuk dalam koalisi untuk membahas keputusan akhir kandidat calon gubernur alternatif.
Partai Demokrat sendiri, lanjut Imelda, belum memutuskan siapa calon yang akan diusung. Pengambilan keputusan soal bakal calon dari Demokrat menjadi wewenang Majelis Tinggi. Namun, Majelis Tinggi belum bersidang karena masih menunggu hasil pertemuan dengan parpol lain.
"Kan majelis tinggi belum bersidang. Majelis Tinggi bersidang setelah pimpinan partai politik koalisi itu bertemu kemudian menyampaikan sikapnya dan kemudian majelis tinggi bersidang untuk kemudian membuat satu keputusan," pungkasnya. (jpnn)
sumber : jpnn.com