Golkar Gresik Siapkan Data Jelang Hearing Soal Mutasi Pejabat, Optimis Bisa Bongkar Kejanggalan

Editor: nur syaifudin
Wartawan: suhud
Sabtu, 14 Januari 2017 11:30 WIB

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wacana penggunaan hak interpelasi kepada Bupati Gresik, Sambari, soal mutasi pejabat beberapa waktu lalu, terus menggelinding. Kali ini para petinggi partai di Gresik mulai bergerak dan memberikan instruksi kepada anggotanya yang duduk di Komisi A (bidang kepegawaian), jelang hearing (dengar pendapat) soal mutasi tersebut, Selasa (17/1) depan.

Pasalnya, mutasi 1.111 pejabat yang digelar Bupati-Wabup kemarin dinilai banyak kejanggalan, lantaran diduga melanggar etika, bahkan melanggar peraturan perundang-undangan.

Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim, menyatakan telah menginstruksikan agar anggotanya yang duduk di Komisi A bisa benar-benar bisa jeli dalam mempertanyakan dan mencari kebenaran dari mutasi yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut.

"Sudah saya doktrin dan saya bekali data. Termasuk Ketua Komisinya (Suparno Diantoro) yang kebetulan orang kita," kata Nurhamim kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (14/1).

Menurut Nurhamin, hearing di tingkat Komisi A ini sangat penting sebagai pintu masuk untuk menaikkan atau tidak masalah mutasi pejabat ke jenjang hak interpelasi. Karena itu, berbagai bahan seperti bukti dan peraturan perundang-undangan yang mengatur telah disiapkan.

Seperti sebelumnya, Nurhamim menyatakan, bahwa ada indikasi kalau mutasi itu telah melanggar etika, norma bahkan konstitusi. Baik UU (Undang-undang) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda (pemerintah daerah), UU nomor 05 Tahun 2014, tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 18 Tahun 2016 tentang OPD (Organisasi Perangkat Daerah), maupun PP Nomor Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Sebagai contoh, diduga ada pelanggaran konstitusi, di mana pejabat yang akumulatif tidak pernah masuk (ngantor) selama 90 hari lebih justru dipromosikan. Selain itu, ada pejabat yang eselonnya IIIa diturunkan ke eselon IIIb seperti eks Camat Manyar Haris Irianto.

Lebih lanjut, Nurhamim menengarai juga ada pelanggaran norma dan etika, di antaranya, jabatan di Kelurahan Tenggulunan, lurahnya berpangkat golongan IIIc (penata), sedangkan sekkel (sekretaris kelurahan pangkat golongan IIId (penata tingkat I). Kondisi serupa juga terjadi di Kelurahan Indro. Lurahnya, pangkat golongan IIIc (penata), sementara skekel dan 2 kasinya pangkat IIId (penata I).

"Itu data baru sebagian, masih banyak data yang kami miliki yang tak perlu dipublikasikan sekarang," ungkap mantan Wakil Ketua DPRD Gresik ini.

Karena itu, tambah Nurhamim, DPD Golkar optimis dalam hearing Selasa (17/1), mendatang Komisi A bisa membongkar dan membuktikan kejanggalan dalam mutasi 1.111 pejabat tersebut.

"Saat itu, bola masalah mutasi dilanjut ke interpelasi atau tidak ada di tangan Komisi A," pungkasnya. (hud/ns)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video