Kejari Bangkalan Mengaku Tak Tahu Adanya Perjalanan Fiktif
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: imam hambali
Senin, 14 Juli 2014 21:23 WIB
Menurut dia, ketidaksesuaian tersebut bisa dilihat dari harga tiket pesawat pulang pergi (PP) tidak sesuai dengan data manifest penumpang pesawat, yang mengindikasikan perjalanan dinas tidak dilaksanankan. Dengan nilai realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp 413.096.185 selain itu terdapat tiket pergi atau pulang yang tidak sesuai dengan data manifest penumpang pesawat sebesar Rp 157.737.300.
"Hal itu justru telah di akui oleh pegawai yang bersangkutan dan telah ditanda tangani oleh masing- masing kepala SKPD, dengan jumlah tersebut terdiri dari 225 perjalanan dinas pada sepuluh SKPD," ucapnya.
Modus penyimpangan anggaran melalui perjalanan dinas fiktif ini ditemukan pada 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bangkalan dengan selisisih atas 180 tiket.
Rinciannya adalah Sekretariat DPRD, Bapedda, BKD, BPPKB, DispendukCapil, Bakesbangpol, Dinas Pertambangan, RSUD, Disdik, Dinas UKM dan Dinsosnakertran. "Walaupun sudah terbukti di 12 SKPD ada unsur kesengajaan, dan 2 SKPD yang tidak melaksanakan perjalanan dinas, dan telah menyetor kembali ke kas daerah, bukan berarti penuntutan atas pidana telah hilang. Untuk itu kami minta kepada aparat hukum, baik itu kejaksaan maupun kepolisian untuk segera memproses dan membuka kasus ini kembali. Karena kerugian keuangan daerah sebessar Rp 652.424.706 telah ditemukan dan tinggal aparat hukum mencari siapa saja penyelenggara daerah yang melakukan perbuatan tiket fiktif ini," tandasnya.