P-APBD Jatim Hanya Mampu Bayar 3 Ribuan GTT
Wartawan: M Didi Rosadi
Selasa, 22 Agustus 2017 00:43 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Banyaknya jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) di SMA/SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nampaknya cukup membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim. Terbukti, dari anggaran gaji guru PNS dan GTT se-Jatim dalam Perubahan APBD Jatim 2017 yang dialokasikan sebesar Rp.342 miliar, sebanyak Rp 152 miliar di antaranya hanya untuk membayar gaji GTT.
"Rp.152 miliar itu untuk gaji sekitar 3 ribuan GTT yang belum terbayarkan. Padahal total GTT di Jatim mencapai sekitar 9 ribuan, tapi setelah divalidasi tinggal sekitar 3 ribuan GTT. Jadi GTT yang belum mampu dibayar Pemprov Jatim masih sebanyak 6 ribuan," ujar wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im usai hearing dengan Dinas Pendidikan Jatim, Senin (21/8).
BACA JUGA:
Dewan Prihatin Masih Rendahnya Honor GTT dan PTT
Dua Peraturan Menteri Turun, Gaji GTT dan PTT Aman
Menurut politisi asal PAN itu, kendala utama GTT adalah legalitas (SK). Pasalnya sesuai aturan, SK GTT itu harusnya ditandatangani kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur). Namun faktanya, banyak kepala daerah yang tak berani menandatangani karena khawatir nantinya GTT akan menuntut supaya statusnya di-negerikan (PNS).
"Persoalan ini harus segera dicarikan solusi. Sebab tiap tahun banyak guru yang pensiun, sementara moratorium PNS guru belum dicabut, sehingga banyak sekolah terpaksa mengangkat GTT tapi kesejahteran mereka masih jauh dari kelayakan," ujar politisi berlatar pendidik ini.