Lima Calon Menteri Bermasalah, KPK Diminta Ungkap ke Publik

Selasa, 21 Oktober 2014 21:26 WIB

Presiden Jokowi batal mengumumkan susunan kabinetnya karena ada lima calon menteri diduga tersangkut korupsi. foto: tempo.co.id

Pengganti Cak Imin kabarnya adalah Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding. Pria kelahiran Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, ini kabarnya telah diajukan Cak Imin untuk jadi menteri dari PKB.

Belum jelas benar posisi yang akan diberikan untuk alumnus Undip itu. Namun sebelumnya Cak Imin santer disebut akan menjadi Menko Kesra. Namun bisa juga Karding menggantikan Cak Imin di posisi Menakertrans. Sebab, dia pernah menjadi aktivis pembela hak-hak buruh di Jawa Tengah.

Mantan Sekjen PKB Imam Nahrawi mengaku kaget Cak Imin tak minat lagi jadi menteri. Dia mengibaratkan, seperti pasangan yang sudah jodoh, tapi tak disetujui oleh salah satu anggota keluarga.

"Sama halnya sudah dianggap jodoh tapi ada pihak keluarga gak setuju, sudah ada KUA sudah dateng, tapi enggak jadi," ujar Imam di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).

Imam protes jika hanya karena rangkap jabatan kemudian Cak Imin dianggap tak layak jadi menteri. Menurut dia, saat Cak Imin jadi menteri dan ketua umum, suara partai melejit.

Meskipun tidak secara eksplisit, Imam melihat adanya upaya penjegalan terhadap Cak Imin bisa menjadi menteri. Padahal, kata dia, PKB sudah menyerahkan 10 nama calon menteri untuk menjadi bahan pertimbangan Jokowi.

"Awalnya 10 dulunya, tapi kita kan presiden kita kan prerogatif di presiden. Termasuk dengan cara apapun jegal seseorang untuk mengganggu itu hak presiden," cetus dia.

Imam pun akan mempertanyakan kepada Cak Imin mengapa tak lagi berniat jadi menteri. Dia berencana bertemu dengan Cak Imin.

"Saya saja belum ketemu sampai sekarang, saya mau tanya-tanya walaupun beliau ketum saya, dan kita tunggu perintahnya apa," pungkasnya.

Dari partai lain, nama yang muncul adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo, Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani.

Adapun komposisi nama yang diajukan Partai NasDem dan Partai Hati Nurani Rakyat masih berubah-ubah karena ada beberapa nama yang tidak disetujui Jokowi. Untuk NasDem, nama yang diajukan antara lain Patrice Rio Capella, Ferry Mursyidan Baldan, dan Siti Nurbaya. Sedangkan nama yang diajukan Hanura adalah Yudi Chrisnandi.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berharap KPK membuka siapa saja calon menteri Kabinet Indonesia Hebat yang terkena katagorisasi, tidak direkomendasikan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

Tujuannya, agar tidak terjadi politisasi, penjegalan, dan pembunuhan karakter terhadap calon tertentu, terutama calon-calon yang tidak disukai pihak tertentu di KPK.

"IPW mendesak agar KPK menjelaskan proses dan mekanisme penilaiannya serta siapa saja pihak yang terlibat, sehingga KPK bisa menentukan katagorisasi terhadap para calon menteri Jokowi, terutama dari unsur Polri," ujar Neta, Selasa (21/10/2014). (tmp/dtc/mdk)