FPI Punya Divisi Penegakan Khilafah, Plt Ketua PA 212 Ingin Dirikan Negara Khilafah pada 2024
Editor: Tim
Jumat, 19 Juli 2019 10:16 WIB
Para pendukung Prabowo yang membeludak di lapangan itupun kompak menjawab. "Tolol...!" Bahtiar Nasir yang dulu dikenal sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI itu minta pernyataannya itu direkam dan diviralkan.
Kini, Asep Syarifudin sebagai pentolan PA 212 telah memberi pernyataan secara terbuka. Ini bukti nyata bahwa selama kampanye Prabowo mereka telah menyembunyikan ideologi aslinya.
Menurut Asep Syarifudin, khilafah atau sistem kenegaraan yang berlandaskan ajaran Islam itu tidak terlarang. Ia mengaku telah banyak belajar konsep sistem kenegaraan berlandasan Islam. Ia bahkan berkesimpulan, orang yang menolak khilafah sama dengan menodai agama Islam.
Karena itu ia sangat kecewa ketika Prabowo rekonsiliasi dengan Presiden Joko Widodo. Ia bahkan tak segan-segan menyebut capres yang pernah didukungnya itu sebagai pengkhianat. "Jadi, kalau Prabowo berkomunikasi, menurut saya ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi umat dan rakyat," tegas Asep Syarifuddin.
Prabowo Subianto memang telah bertemu Jokowi. Dua capres pada pilpres 2019 itu bertemu secara atraktif di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7) lalu.
Menurut Asep Syarifudin, Prabowo telah mengabaikan aspirasi umat, termasuk PA 212. Padahal, menurut dia, PA 212 dan ulama kelompok mereka mendukung Prabowo-Sandiaga Uno pada pilpres dengan harapan bisa membela dan mengakomodasi kepentingan mereka. Di antaranya tentu untuk mendirikan negara khilafah. Sebab, menurut dia, Jokowi dalam pandangan PA 212 adalah capres anti-ulama.
Tak jelas, apakah karena faktor khilafah itu akhirnya Prabowo terkesan melangkah tanpa kordinasi dengan PA 212, ketika memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi. Yang pasti Prabowo usai pertemuan dengan Jokowi memberi penegasan bahwa hidupnya hanya untuk bangsa dan NKRI. (tim)