Warga Guyangan Nganjuk Nglurug ke Kantor DPRD
Editor: Revol
Wartawan: Soewandito
Senin, 08 Desember 2014 16:09 WIB
Menyikapi hal ini Ketua komosi D KRT Nurwadi Nurdin dengan tegas menyatakan kalau dirinya paling tidak setuju apabila Lokalisasi Guyangan ditutup. Lebih jauh Nurdin menjelaskan.secara legal formal Lokalisasi Guyangan sudah ditutup pada masa Bupati Nurhayati. Saat itu dirinya juga menolak penutupan itu, karena sebenarnya upaya apapun yang dilakukan pemerintah akan sia-sia.
Lebih jauh Nurdin menjelaskan Lokalisasi di Surabaya misalnya secara legal sudah ditutup wali kota tetapi sampai saat ini praktek prostitusi masih berjalan seperti sebelumnya. Apalagi kalau benar ditutup akan menambah marak pertumbuhan kafe dan panti pijat yang sebenarnya tidak ubahnya prostitusi terselubung yang tidak terkontrol penyebaran penyakitnya.
Dicontohkan oleh politisi PDIP ini, Gubenur Ali Sadikin kala itu harus harus study banding ke luar negeri untuk mengatasi masalah ini, akirnya beliau menemukan solusi kalau sebaiknya WTS (wanita tuna susila) akan lebih terkontrol apabila dilokalisir, hingga berdirinya Lokalisasi Kramat tunggak.
Dalam menyikapi hal ini lanjutnya, Pemerintah harus arif dan bijaksana, jangan malah menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Nganjuk.
Lain halnya dengan Abdul Wakid Badrus, Wakil Bupati Nganjuk ini lebih memfokuskan pada solusi yang hingga saat ini belum ditemukan titiknya. Menyikapi keluhan warga Guyangan, Wabub meminta kepada dewan untuk menganggarkan pada APBD 2016 mendatang guna membantu warga terdampak lokalisasi Guyangan, dengan harapan masyarakat tidak tersakiti dan dapat menerima dengan legowo program pemerintah ini.
"Kami berharap lokalisasi Guyangan minimal tidak tumbuh berkembang maksimal pemerintah dapat mengembalikan kembali PSK ke masyarakat", pintanya.