Gubernur Khofifah: Single Data Percepat Layanan, Lebih Akurat, dan Transparan
Editor: Tim
Sabtu, 21 Desember 2019 19:06 WIB
Tidak hanya masalah stunting, lanjut dia, update data ini penting dilakukan dalam melakukan intervensi tiga upaya prioritas Pemprov Jatim. Yakni penurunan angka kemiskinan terutama di pedesaan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mengurangi ketimpangan atau disparitas baik antara kota dan desa maupun wilayah utara dan selatan Jatim.
Ke depan, Khofifah mengusulkan kepada BPS agar sampling yang dilakukan di 25 pasar di Jatim untuk menghitung tingkat inflasi bisa dilakukan adjustment atau penyesuaian baru. Terutama beberapa daerah yang pasarnya menjadi sentra industri dan ekonomi misal Bojonegoro dan Tuban. Dengan begitu, dapat dihitung tingkat inflasi dilihat dari pergeseran pertumbuhan ekonomi yang bergerak di masing-masing daerah.
Khofifah juga meminta BPS untuk membangun komunikasi secara kontinyu dengan para bupati - wali kota dalam memberikan update data kemiskinan agar upaya intervensinya lebih valid dan fokus. Para kepala daerah juga diharapkan pro aktif kordinasi dengan BPS agar saat sensus penduduk dilaksanakan bulan februari nanti bisa terkonfirmasi misalnya mengenai besaran pengeluaran rumah tangga per bulan dari setiap daerahnya yang menjadi basis perhitungan kemiskinan.
“Pada posisi ini dimana dinamika dari pergeseran pertumbuhan ekonomi dari satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Format seperti ini harus ada ruang untuk diskusi karena dinamika ekonomi saat ini dan 10 tahun lalu berbeda,” katanya.
Ke depan, tambah dia, dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada 25 November lalu, maka keberadaan single data menjadi sangat penting bagi Pemprov dalam upaya melakukan intervensi berbagai sektor dengan presisi yang tinggi. Dimana dalam perpres tersebut akan ada 218 proyek strategis nasional di Jatim dengan nilai investasi mencapai Rp. 292,4 triliun.
“Bila semua ini berjalan, maka signifikansi pertumbuhan ekonomi nasional dapat terwujud. Maka kami butuh penguatan data baik yang sudah dilakukan Bank Indonesia maupun pakar statistuik sehingga dari setiap investasi kami berharap ada signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB Jatim sekaligus cipta lapangan kerja baru sehingga kemiskinan akan berkurang,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Jatim didampingi Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI dan Sestama BPS RI melakukan penandatanganan komitmen dukungan untuk kegiatan Sensus Penduduk pada tahun 2020 mendatang. Penandatanganan tersebut kemudian diikuti penandatanganan serentak oleh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (tim)