Banyak Sorotan, Kepala DKPP Kabupaten Pasuruan Minta BPKP Audit Proyek SPAM
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Ahmad Habibi
Kamis, 14 Januari 2021 18:25 WIB
"Jika sampai batas waktu yang diberikan mereka tidak juga bisa merampungkan pekerjaan, maka sanksi yang akan diterima cukup berat, yakni di-blacklist yang artinya selama 5 tahun tidak bisa mengikuti proses tender," jelasnya.
Sementara ketika disinggung soal item pasir uruk yang tidak dipasang oleh rekanan, Hari Aprianto menjelaskan jika item tersebut memang tidak ada di dokumen kontrak.
"Pihak rekanan dalam penanganan bekas galian pipa tetap menggunakan bekas galian, kemudian dilakukan pemadatan menggunakan alat," terangnya.
Ia mengakui telah berkali-kali mendapat laporan dari aktivis serta masyarakat imbas dari molornya dua proyek tersebut. Bahkan, para aktivis itu mencurigai jika dinas ikut bermain dalam proyek tersebut hingga berujung pada laporan ke penegak hukum.
"Saya sudah meminta kepada BPKP untuk mengaudit dua proyek dan turun ke lapangan," pungkasnya. (bib/par/zar)