Selama 2020, Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Jawa Timur Mengalami Kemajuan
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: M. Didi Rosadi
Kamis, 28 Januari 2021 19:30 WIB
"Tentu penghargaan itu menjadi parameter tentang kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Jatim. Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi dan dorongan motivasi bagi penyelenggaraan publik yang memiliki prestasi di bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik," urai Agus.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) ini membeberkan, selama tahun 2020 total ada 408 aduan dengan jumlah penerima manfaat sekitar 700 orang. Adapun substansi yang paling banyak diadukan adalah layanan pertanahan (80 laporan), layanan kepolisian (55 laporan), layanan jaminan kesejahteraan sosial (26 laporan), layanan bidang peradilan (25 laporan), menyusul kemudian layanan kepegawaian, adminduk, perizinan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Dia melanjutkan, sementara kelompok instansi yang paling banyak diadukan pada tahun 2020 adalah pemerintah daerah (145 orang), kemudian kepolisian (56 laporan), dan Badan Pertanahan Nasional (41 laporan). Sedangkan pengaduan dengan lokasi terbanyak berada di Surabaya (138 laporan), Sidoarjo (35 laporan), kemudian Gresik (22 laporan).
"Kesadaran masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pelayanan publik terus mengalami peningkatan. Hal itu berkat sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus, di antaranya lewat media massa," pungkas Agus. (mdr/zar)