DPRD Gelar Paripurna Sertijab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Dihadiri Gubernur Jatim
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Yudi Arianto
Senin, 01 Maret 2021 21:13 WIB
Ekonomi kerakyatan akan terus ditingkatkan guna menjawab persoalan adanya pemutusan hubungan kerja dan perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Penguatan ini diyakini mampu menciptakan kemandirian ekonomi lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Surabaya yang unggul, sehat, produktif, dan berkarakter akan terus ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan warga kota yang berkualitas dan mampu bersaing dalam menghadapi persaingan global.
Di samping itu, prioritas pembangunan ekonomi serta sumber daya manusia harus dilakukan dengan tidak meninggalkan kepentingan ekologis. Oleh karenanya, diperlukan penataan ruang, infrastruktur, dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota, melalui pelestarian ruang terbuka hijau, penyempurnaan manajemen sampah terpadu, pengembangan sistem transportasi terpadu untuk mengurai kemacetan, serta peningkatan penataan sistem drainase.
"Nah, guna mewujudkan hal tersebut, kebijakan pembangunan Surabaya akan diarahkan untuk berbagai hal," ujarnya.
Pertama, akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian ekonomi lokal. Kedua, memperkuat daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antarpulau dan internasional.
Ketiga, menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi rakyat. Keempat, membangun sumber daya manusia unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif, serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Kelima, memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi berbasis daya dukung lingkungan. Keenam, memantapkan ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia. Ketujuh, mengoptimalkan pengaturan distribusi sumber-sumber daerah, terutama APBD sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedelapan, memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kemudian kesembilan menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan kepastian hukum yang berkeadilan. Dan yang kesepuluh mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan," pungkasnya. (ian/zar)