Pengusaha Jatim dan Surabaya Antusias Sambut Vaksin Gotong Royong
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Nanang Fachrurozi
Jumat, 12 Maret 2021 20:09 WIB
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, urgensi dari vaksinasi gotong royong dilatarbelakangi oleh belum terkendalinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Angka penyebarannya pun masih tinggi, sehingga membebani proyeksi ekonomi. Sementara kegiatan vaksinasi gratis yang digelar pemerintah berjalan lambat. Hingga kini, total jumlah masyarakat yang sudah divaksin masih mencapai 80 ribu jiwa dari target vaksinasi periode pertama sebanyak 1,45 juta untuk tenaga kesehatan, 16,9 juta untuk petugas publik, dan 21,5 juta jiwa untuk lansia.
“Penyebaran Covid -19 di Indonesia terus meningkat dan membebani proyeksi ekonomi nasional. Sudah ada PEN dan lain sebagainya. Kita juga sudah mengikuti prokes dan sebagainya. Tetapi kenyataannya belum bisa mengontrol pandemi. Untuk bisa capai pemulihan ekonomi, ya ini syaratnya, pandemi harus terkontrol. Dan vaksinasi gotong royong ini sebenarnya untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi tahap kedua yang meliputi masyarakat umum,” ujarnya.
Dalam hal ini, tugas kadin adalah melakukan pendataan dan pendaftaran kepada perusahaan yang berminat untuk melaksanakan vaksin gotong royong. “Tidak ada lembaga yang membuka pendaftaran sendiri. Kalau ada yang minat, silakan saja menyampaikan kepada Kadin Indonesia," tegas Shinta.
Dia menjelaskan, saat mendaftar, perusahaan harus mengisi form pendataan. Ada beberapa pertanyaan standar yang harus diisi, di antaranya tentang informasi detail kondisi perusahaan hingga data karyawan yang akan divaksin. “Format pendaftaran ini kami dapatkan dari pemerintah dan masuk atau terintegrasi pada data pemerintah sehingga ketika sudah divaksin gratis tidak bisa divaksin gotong royong sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih,” tegasnya.
Terkait kapan pelaksanaan dan biayanya, Shinta menegaskan hingga saat ini petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan vaksinasi gotong royong masih dibahas oleh pemerintah, sehingga Kadin Indonesia masih belum bisa pastikan, walaupun kadin berharap akan mulai dilaksanakan pada akhir bulan ini. Sementara biaya vaksinasi juga belum bisa dipastikan.
“Biaya vaksin baru bisa diketahui kalau vaksin sudah ditentukan dan sudah ada. Dan kadin tidak ikut dalam transaksi jual beli vaksin ini. Perusahaan akan langsung berhubungan dengan Biofarma Grup untuk melakukan transaksi. Dan pemerintah mematok harganya kira-kira Rp500 ribu hingga Rp1 juta untuk dua kali vaksin,” pungkasnya. (nf/zar)