Efektivitas PPKM Darurat, Menunggu Keajaiban Luhut BP?

Editor: MMA
Rabu, 14 Juli 2021 20:33 WIB

M Mas'ud Adnan

Oleh: M Mas’ud Adnan --- Ada fenomena politik cukup menarik belakangan ini. Beberapa tokoh publik mulai bersuara keras terhadap sepak terjang Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Jika selama ini kekecewaan itu “ditaruh rapat dalam saku”, kini justru diungkap secara verbal kepada publik. Ada apa?

Jamak kita ketahui, Luhut dalam pemerintahan Jokowi merupakan salah satu tokoh kunci yang sangat berpengaruh. Berkali-kali Jokowi memberi wewenang besar dan strategis kepada tokoh militer berusia 73 tahun asal Toba Simosir Sumatera Utara itu. Sampai ada yang menjuluki Luhut sebagai menteri segala urusan.

Kini Jokowi kembali memberi wewenang besar. Ia menunjuk Luhut BP sebagai Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk penanganan Covid-19 wilayah Jawa-Bali. Padahal Luhut sudah menjabat “menteri sangat strategis” yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

Berbeda dengan penugasan-penugasan Jokowi sebelumnya, kali ini Luhut banyak mendapat protes keras. Bahkan kekecewaan pada Luhut meluas. Terutama kebijakannya “membiarkan” Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk Indonesia saat rakyatnya sendiri di-“karantina” dengan peraturan PPKM Darurat.

Sampai muncul spekulasi liar: jangan-jangan kebijakan PPKM Darurat itu diberlakukan hanya siasat untuk meloloskan TKA China masuk Indonesia. Apalagi hingga hari ini PPKM Darurat belum menunjukkan efektivitasnya. Bahkan Covid-19 dikabarkan makin meroket.

KEAJAIBAN LUHUT

Sebagai tokoh nasional Luhut sangat ajaib. Saya pernah berbincang lama dengan tokoh migas yang bermitra dengan Luhut. Menurut dia, Luhut mengenal Jokowi sangat lama, jauh sebelum menjadi presiden.

Ajaibnya, menurut tokoh migas itu, saat Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo Luhut sudah memprediksi bahwa insinyur lulusan UGM itu punya potensi menjadi presiden. Saat itu, tutur tokoh migas itu lagi, Luhut sudah mulai menggadang-gadang Jokowi sebagai presiden. Maka, wajar jika kini Luhut menjadi sosok sangat berpengaruh di sekitar Jokowi.

Yang juga perlu diingat, sebelum Jokowi berkuasa karir politik Luhut juga sudah mulai berkibar. Saat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jadi presiden, Luhut diangkat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Hanya saja ia tak lama menjabat menteri. Satu tahun (2000-2001). Karena Presiden Gus Dur sendiri jatuh (1999-2001) akibat kudeta politik yang dilakukan Amien Rais (PAN), Arifin Panigoro (PDIP), dan Akbar Tanjung (Golkar).

Namun seorang tokoh intelijen mengungkapkan sejatinya Amien Rais cs itu hanya wayang politik. Menurut dia, aktor utama penjatuhan Gus Dur adalah para tokoh sosialis yang mengitari Gus Dur.

Tokoh senior intelijen itu bahkan menyebut beberapa nama yang saat itu berada di sekitar Gus Dur. Mereka inilah, kata dia, yang kemudian memblokade Gus Dur agar tak bisa berkomunikasi dengan pihak lain sehingga menimbulkan kekecewaan. Celakanya, menurut dia, tokoh-tokoh sosialis itu selalu ada dan mengitari semua rejim. Hingga sekarang.

Gus Dur kemudian diganti Megawati Soekarnoputri. Konon, saat Mega jadi presiden, Luhut juga ditawari jadi menteri. Namun karena pertimbangan etika politik, Luhut menolak.

Benarkah? Entahlah.

KRITIK KERAS

Kini sepak terjang Luhut mulai banyak mendapat kritik keras. Adalah Iwan Sumule yang secara blak-blakan minta Presiden Jokowi memecat Luhut BP. Ketua Umum Pro Demokrasi (Prodem) itu menilai bahwa rakyat marah kepada pemerintah karena faktor Luhut.

"Kedongkolan dan kemarahan rakyat kepada pemerintahan @jokowi tampaknya sebagian besar telah diambil oleh Luhut Binsar Pandjaitan," tulis Iwan Sumule pada akun twitternya.

Ia mengunggah beberapa tulisan tentang kebijakan pemerintah Jokowi. Di antaranya soal pernyataan Luhut yang minta masuknya Tenaga Kerja Asing (China) tak perlu dipersoalkan.

Karena itu Iwan Sumule minta Presiden Jokowi memecat Luhut. "Kalau saja @jokowi berani memecat Luhut, kemungkinan dapat meredakan amarah rakyat, bahkan mungkin dapat "Simpati-XL" dari rakyat. Iya nggak sih?," ujar Iwan Sumule.

Bukan hanya Iwan Sumule yang bersuara keras terhadap Luhut. Cendekiawan NU Ulil Abshar Abdalla juga mengeritik keras Luhut bahkan juga Jokowi. Menantu Gus Mus itu menilai Presiden Jokowi melakukan kesalahan besar karena mengangkat Luhut sebagai kordinator PPKM Darurat.

"Kesalahan terbesar Pak Jokowi hari2 ini, saat gelombang pandemi begitu dahsyatnya: menyerahkan kendali pandemi di Jawa-Bali ke Luhut," tulis Ulil Abshar Abdalla di twitter.

Menurut dia, Luhut juga telah melakukan kesalahan besar karena mengklaim Covid-19 di Indonesia sudah terkendali. Padahal, menurut dia, fakta di lapangan justru PARAH (Ulil menulis dengan huruf balok) sekali.

Kesalahan Jokowi selanjutnya, menurut Ulil, karena presiden asal Solo itu membiarkan vaksin berbayar bahkan untuk individu. “Dan yg menyakitkan bagi saya: vaksin berbayar itu dinamai Vaksin Gotong Royong. Padahal semangatnya jauh dari ajaran Gotong Royong," tulis Ulil.

Kini publik menunggu keajaiban Luhut BP. Akankah ia sukses mengemban amanah Presiden Jokowi sebagai koordinator PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali yang akan berakhir 20 Juli 2021. Atau PPKM Darurat justru diperpanjang yang berarti kebijakan dan koordinasinya selama dua minggu (3 – 20 Juli) kurang efektif. Wallahua’lam.

Penulis alumnus Pesantren Tebuireng, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS) dan Pascasarjana Unair.

1 2 Tampilkan Semua