Pemkot Mojokerto Gandeng Kejaksaan dan Pengadilan dalam Lelang Jabatan
Editor: Revol
Wartawan: Rochmad Aris
Rabu, 25 Maret 2015 20:19 WIB
Priyo juga memberikan apresiasi kepada walikota yang telah menerapkan transparansi yang mengacu pada undang-undang ASN. Yang kedua tidak boleh ada jual beli jabatan. Ketiga, ASN menerapkan aturan "The right man on the right place". Untuk memerangi praktik jual beli jabatan, Pemkot Mojokerto membuka SMS center khusus lelang jabatan. ”Supriyanto mempunyai kredibiltas dan pengalaman untuk menduduki dinas baru ini yaitu Disporabudpar,” katanya.
Walikota Mojokerto H Mas’ud Yunus menyampaikan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif maka harus didukung aparatur yang berkompeten. Untuk itu, untuk mendukung terwujudnya Good Government dan Good Governance, Pemkot Mojokerto melakukan seleksi terbuka dalam jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II B.
”Untuk selesksi yang terakhir, Pemkot akan menggandeng para penegak hukum yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Ini dimaksud agar calon SKPD tersebut sebelum menduduki jabatannya tidak tersangkut masalah hukum atau bermasalah dengan hukum,” tegas Mas’ud Yunus kepada BangsaOnline.com, Rabu (25/3).