Atasi Carut Marut Distribusi Bantuan Sosial, Dinsos Kabupaten Kediri Lakukan Hal Ini
Editor: Rohman
Wartawan: Muji Harjita
Selasa, 30 November 2021 22:31 WIB
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri melalui dinas sosial (dinsos) tengah merumuskan aplikasi untuk disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Melalui aplikasi tersebut, diharapkan penyaluran bantuan ke masyarakat dapat tepat sasaran.
Pelaksana tugas (plt) Kepala Dinsos Kabupaten Kediri, Slamet Turmudi, menyampaikan bahwa DTKS Kementerian Sosial sejauh ini seringkali terjadi masalah dengan yang ada di lapangan, seperti orangnya yang tidak ada, atau bahkan tidak layak mendapatkan bantuan. Dari persoalan itu, setiap tahun pihaknya mengakui selalu melakukan pemadanan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Kediri.
BACA JUGA:
Dinsos Kota Kediri Sosialisasikan Perubahan Proses Usulan DTKS ke Petugas Kelurahan
Bantu Anak Vakum Sekolah yang Rawat Kedua Orang Tuanya, Bupati Kediri Terjunkan 4 Dinas Sekaligus
Bupati Dhito Selawat Bareng Zahir Mania, Habib Bidin: Semoga Kabupaten Kediri Semakin Baik
Jelang Pilkada 2024, Sepak Bola Jadi Awal Pembicaraan Politik PKS dengan Bupati Kediri
"Pernah ditemukan data puluhan, bahkan sampai ratusan ribu itu data yang tidak sepadan dengan data kependudukan," ujarnya, Selasa (30/11).
Oleh karena itu, lanjut Slamet, pihaknya bakal melakukan proses pendataan dari nol dengan melibatkan perangkat desa. Ia menuturkan, data yang sudah terkumpul dan telah dipastikan keakuratannya akan disandingkan dengan data DTKS, serta dijadikan rujukan pemerintah daerah untuk penyaluran bantuan sosial.
"Harapan ke depan Kementerian Sosial dapat mengadopsi data ini, agar data DTKS yang seringkali ada problem itu tidak menjadi masalah lagi karena ini menjadi bagian solusi mengatasi problem data kesejahteraan sosial," paparnya.
Sebelumnya, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, juga menyampaikan keluhan masyarakat yang pernah diterima terkait penyaluran bantuan sosial, yang mana bantuan dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat sekalipun masih ada yang tidak tepat sasaran. Sehingga, ia meminta agar kejadian semacam itu tidak kembali terulang.
"Kita yang di tingkat kabupaten, tidak ada alasan untuk tidak tepat sasaran," kata Dhito. (uji/mar)