Anggaran Dianggap Minim, Ketua Komisi B Khawatir Tema APBD Jatim 2022 Sulit Terwujud

Editor: Rohman
Wartawan: M Didi Rosadi
Rabu, 01 Desember 2021 00:52 WIB

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa. Foto: Ist

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) mendorong keberpihakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pada sektor agro dalam dua tahun terakhir. Tapi, pada R-APBD Jatim 2022 justru memilih tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Birokrasi Struktural dalam rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Perdagangan Berbasis Agro.

Alhasil, komisi yang membidangi masalah perekonomian itu khawatir soal tema APBD Jatim 2022 karena minimnya dukungan politik anggaran, terutama untuk sektor pertanian pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang menangani masalah sektor agrobis (pertanian).

"Dalam dua tahun terakhir, yakni tahun 2020 dan 2021 hampir seluruh mitra Komisi B mendapat anggaran yang minim, termasuk untuk OPD yang menangani sektor agrobis. Dalam R-APBD Jatim 2022 tak ada peningkatan, sehingga kami khawatir tema APBD 2022 sulit terealisasi," kata Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa, Selasa (30/11).

Menurut dia, OPD mitra Komisi B DPRD Jatim harusnya mengeluh, namun mereka tak bisa berbuat banyak karena alokasi anggaran yang mereka kelola sudah diputuskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Makanya, dalam rapat koordinasi dengan OPD mitra Komisi B, kita hanya memberi masukan supaya anggaran yang terbatas itu diprioritaskan pada program-program yang bisa bersentuhan langsung kepada masyarakat," tuturnya.

Jika melihat Nota Gubernur Jatim, kata Aliyadi, sektor Pangan diarahkan untuk Jatim Agro dialokasikan sebesar Rp247.568.848.962,00. pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim serta 3 UPT BLUD bakal diprioritaskan pada Pengembangan Pusat Agropolitan Ketahanan Pangan termasuk Rumah Pangan Lestari.

Sedangkan khusus untuk pertanian, lanjut Aliyadi, diarahkan untuk Jatim Agro dan dialokasikan sebesar Rp239.822.687.705,00. pada dinas perkebunan, dinas peternakan, dinas pertanian, dan ketahanan pangan beserta 3 UPT BLUD akan melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

Kemudian untuk Kehutanan, diarahkan untuk Jatim Agro dan Jatim Harmoni dan dialokasikan untuk Dinas Kehutanan sebesar Rp251.826.470.000,00. dengan prioritas Tata Kelola Hutan Produksi dan Ekolabeling Hutan Rakyat Perhutanan Sosial Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat CDK wilayah, APP bidang kehutanan, tata kelola dan usaha kehutanan CDK wilayah.

Lalu untuk Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung Jatim Agro dialokasikan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim beserta 3 UPT yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebesar Rp386.832.399.087,00.

"Prioritasnya adalah untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyempurnaan dan perbaikan pelabuhan perikanan, pengawasan perairan laut, pengembangan perikanan tangkap, pemberdayaan masyarakat pesisir, budi daya perikanan, dan pembangunan dermaga dan sarpas di pelabuhan perikanan Puger," urai Aliyadi.

Ia mengakui bahwa capaian produksi beras Jatim sejatinya tak terpengaruh dengan kebijakan politik anggaran Pemprov Jatim, karena ditunjang ketersediaan infrastruktur pertanian yang cukup memadai, sehingga tak bisa dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemprov Jatim di sektor agrobis. Aliyadi berujar, persoalan krusial yang dialami petani di Jawa Timur yang tak kunjung teratasi oleh Pemprov Jatim adalah ketersediaan pupuk bersubsidi.

"Makanya kami khawatir tema APBD Jatim 2022 tak akan maksimal karena kurang didukung dengan politik anggaran yang memadai. Sebagus apapun program kalau tak ada anggaran tentu sulit terealisasi,bkarena jalan dan hasilnya pasti tak sesuai dengan target," paparnya. (mdr/mar)

1 2 Tampilkan Semua