Berisiko, Bupati Kediri Minta Limbah Kotoran Ternak Program Korporasi Sapi Kementan Dikelola

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Manajemen pengelolaan limbah kotoran ternak diperlukan pada setiap kelompok tani penerima program pengembangan desa korporasi sapi. Apalagi, dengan jumlah sapi yang besar, tanpa pengelolaan yang baik justru bisa berisiko memunculkan masalah.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta program korporasi sapi dari Kementerian Pertanian (Kementan) itu dikawal dengan betul. Adanya program korporasi itu mengajarkan para peternak untuk bisa lebih maju lagi dengan mengelola jumlah sapi yang besar.

"Termasuk limbah kotoran sapi ini bagaimana nanti pengelolaannya," kata Bupati Dhito, Minggu (6/1).

Dalam program pengembangan desa korporasi sapi dari Kementerian Pertanian itu, ada 1.000 ekor sapi yang diperuntukkan bagi lima kelompok di Kecamatan Ngadiluwih. Tiap kelompok mendapatkan 100 sapi pejantan untuk fattening atau pengggemukan, dan 100 sapi betina untuk breeding atau pembibitan.

Terkait limbah kotoran sapi yang banyak itu, Dhito meminta perlu dipikirkan supaya limbah itu bisa dikelola baik, supaya peternak mendapatkan nilai lebih. Bentuk pengelolaan itu memanfaatkan limbah kotoran seperti biogas atau pupuk organik.

"Limbah ternak yang banyak itu harus dioptimalkan pengelolaannya supaya ada nilai lebih," tandasnya.

Untuk melakukan pendampingan program dan pengembangan desa korporasi sapi itu, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) telah melakukan kunjungan lapangan. Bantuan sarana pengelolaan limbah menjadi biogas pun sudah ada di tiap kandang kelompok. Hanya saja, tidak memadai dengan jumlah kotoran yang banyak.

Peralatan pengolahan biogas terlihat belum berfungsi maksimal. Bahkan, ada kelompok dengan kondisi kandang semi umbaran untuk breeding banyak kotoran sapi. Di sisi lain, ada juga kelompok yang mengelola limbah kotoran sapi, selain untuk biogas, juga dibuat kompos kering.

Hal itu perlu menjadi perhatian, terlebih jumlah sapi yang diterima masih bakal bertambah. Sebab, dari 1.000 ekor sapi, sejauh ini yang sudah turun baru 400 ekor sapi jantan dan 146 ekor sapi betina. Sisanya diperkirakan pada Maret 2022 mendatang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Tutik Purwaningsih mengakui kondisi itu. Menurutnya, pengelolaan limbah untuk semua kelompok itu berbeda progresnya, ada yang sudah tahap uji coba, ada yang masih belajar. "Masih perlu waktu untuk menata secara lebih baik," tutur Tutik. (uji/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News