Reses di Gresik, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Disambati Sarpras Pendidikan Tak Layak

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Deby Kurniawan disambati sarana dan prasaran (sarpras) Pendidikan di Kabupaten Gresik tak layak, saat melakukan serap aspirasi (reses) di Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Minggu (13/3/2022).

Hariyanto, salah satu kepala sekolah mengungkapkan, data pada Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik saat ini terdapat 399 sekolah dengan kondisi rusak berat, sedang, dan ringan. Untuk perbaikan sarpras tersebut membutuhkan bantuan dana sekitar Rp 300 miliar. Namun, alokasi untuk rehabilitasi dalam APBD Gresik di tahun 2022 hanya sekitar Rp 30 miliar.

“Itu fakta yang terjadi. Selain kami minta agar diberikan bantuan perbaikan sarpras, kami juga mohon alokasi untuk kuota Program Indonesia Pintar (PIP) ditambah lagi,” ucap Haryanto saat mengikuti reses.

Menanggapi aspirasi terkait sarpras pendidikan yang tak layak, Debby Kurniawan mengakui seharusnya dengan alokasi anggaran 20% dari APBN mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia pendidikan.

“Sebenarnya, permasalahan sarpras lembaga pendidikan yang tak layak bukan hanya di wilayah 3T (terdepan, terpencil dan tertingga) saja. Tapi, realitas itu masih banyak dijumpai di Pulau- Pulau Jawa. Banyak bangunan sekolahan yang tidak layak,” ungkapnya.

Deby menyebutkan, ada alokasi anggaran dari APBN 2022 untuk pendidikan di Kabupaten Gresik dari pemerintah pusat.

“Dari data saya, alokasinya sekitar Rp 80 miliar,” ungkap legislator dari daerah pemilihan (Dapil) X (Gresik dan Lamongan) ini.

Terkait program PIP, Deby menyatakan program bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ia menuturkan di tahun 2021 pihaknya telah mengusulkan sekitar 1.800 anak se-Kabupaten Gresik.

“Meskipun masih ada sekitar 10 persen yang ditolak karena persoalan verifikasi NIK (nomor induk kependudukan), semoga di tahun 2022 ini, bisa nambah menjadi 2.500 anak,” harapnya.

Program PIP itu ada 2 jalur pengusulannya, yakni jalur reguler usulan disdik kepada pemerintah pusat dan jalur serap aspirasi melalui anggota DPR RI ketika melakukan reses.

Debby mengaku tak akan lelah memperjuangkan aspirasi konstituen di dapilnya, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, pemuda dan olahraga serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Ketiga bidang tersebut berada di kementerian yang merupakan mitra kerjanya di Komisi X DPR RI.