Ketua Bawaslu Kota Kediri, Mansur (kiri), dan Ketua Ponpes Walibarokah, Sunarto, saat bertukar cendera mata. Foto: Ist
Ia menegaskan jika pesantren atau instansi pendidikan mengizinkan penempelan stiker kampanye di area Ibadah atau lembaga pendidikan atau pesantren, tidak terkena sanksi, tapi Bawaslu yang akan melepas paksa didampingi Satpol PP.
Sementara itu, Ketua Ponpes Wali Barokah, Sunarto, menyebut pihaknya dan LDII tidak tertarik dengan pembahasan politik dan menyatakan taat pada aturan pemerintah.
“Ponpes Wali Barokah dan LDII tidak tertarik mengikuti komentar tentang penundaan pelaksanaan pemilu, kami mengikuti aturan pemerintah yang berlaku,” kata Sunarto.
Ia menuturkan, santri yang hadir pada Ngaji Pengawasan Ihwal Ahwal Pemilu agar memahami peran pengawas pemilu sehingga tidak hanya hadir di tempat pemungutan suara (TPS), selain itu Ponpes Wali Barokah saat Pemilu berlangsung tetap menjaga situasi yang kondusif.
Para santri yang mengikuti agenda ini pun dibatasi, menjaga protokol kesehatan, dan diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada yang lainnya. Ponpes Wali Barokah turut mengundang Senkom Mitra Polri dan Persinas ASAD yang menjadi mitra keamaanan pesantren dan tiga 3 pesantren binaan LDII Kota Kediri, Ponpes Nurul Huda Al Manahurin Kresek, Ponpes Nurul Hakim Al Fattah Bandar, dan Ponpes Al Hasun Bangsal. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
