R. William Liddle. Foto: kompas.id
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Inilah peringatan R William Liddle, pengamat politik tentang Indonesia, terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut profesor emeritus Ohio State University, Columbus, Ohio, Amerika Serikat itu bahaya jika Presiden Jokowi memaksakan tiga periode.
“Bahaya yang dihadapi demokrasi Indonesia kini begitu nyata dan solusinya juga begitu terang. Kepastian dua masa jabatan presiden dan pengadaan pemilihan nasional setiap lima tahun perlu dipertahankan,” tulis R William Liddle dilansir Kompas.id pagi ini, Senin (4/4/2022).
BACA JUGA:
- Saksi AMIN Beberkan Kecurangan Pemilu di Sampang: Oknum Polisi Minta Coblos 02 Biar Aman
- Lagi, MKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Etik
- Gerindra Sebut Prabowo Akan Jembatani Hubungan Antara Jokowi dengan PDIP
- Gibran Tegaskan Jokowi Tak Titipkan Orang untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Tapi Beri Masukan
Menurut Liddle, Presiden Jokowi sedang menggalang kekuatan politik agar sidang MPR diselenggarakan dan konstitusi diamendemen demi perpanjangan masa jabatannya.
Liddle berkesimpulan seperti itu karena menyaksikan manuver politik Luhut Binsar Pandjaitan dan A Muhaimin Iskandar.
“Perencanaan presiden mulai terungkap akhir Februari ketika Muhaimin Iskandar dari PKB, Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, dan Zulkifli Hasan dari PAN mengusulkan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024 agar kekuasaan Presiden Jokowi bisa diperpanjang,” tulis William Liddle.
(Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Setkab)
Ia kemudian mengutip berita CNN. Menurut dia, tokoh pemerintah yang menghubungi pemimpin-pemimpin partai dengan permintaan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
(Presiden Joko Widodo. Foto: twitter)
Menurut Liddle, ketika Jokowi diwawancarai Kompas TV pada 5 Maret, ia mengaku bahwa ”siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan dan perpanjangan (masa jabatan presiden).”
Liddle menafsirkan bahwa dengan pernyataan itu berarti Jokowi setuju dengan usaha Menko Luhut, para menteri, dan pemimpin-pemimpin partai yang ingin mengubah konstitusi demi perpanjangan masa jabatannya.
“Setelah itu, hampir setiap hari ada pernyataan dari Luhut, menteri lain, atau Jokowi sendiri yang memperkuat kesimpulan itu,” tulis William Liddle.
(A Muhaimin Iskandar. Foto: CNN)
Ia kemudian mengusulkan agar Jokowi meniru sikap arif dan kenegarawanan Presiden BJ Habibie. “Kalau boleh saya usulkan, sebaiknya kita kembali ke kearifan atau hikmah Presiden BJ Habibie (BJH), presiden demokratis pertama dalam era Reformasi,” tulisnya kemudian.
“Mengapa saya sebutkan demokratis? Beliau adalah presiden pertama dalam sejarah Indonesia merdeka yang menyerahkan nasib politiknya kepada suara rakyat,” lanjut Liddle.
Menurut Liddle, setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR hasil pemilu demokratis 1999, BJ Habibie langsung menarik kembali pencalonannya untuk masa jabatan 1999-2004.
