MoU, Kapolri Bersama Dewan Pers Sepakat Cegah Polarisasi Pemilu

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Dalam rangka mencegah polarisasi saat pemilu, Polri dan Dewan Pers sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), Selasa (21/6/2022).

MoU yang dilakukan di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022), itu juga menyangkut kerja sama program-program pertukaran informasi, sosialisasi, dan edukasi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengatakan ada sejumlah hal yang dibahas bersama Dewan Pers terkait kesepahaman dan beberapa tantangan ke depan menjelang pemilu. Di antaranya terkait dengan pemberitaan.

"Terkait juga dengan hal-hal yang saat ini dilaksanakan oleh Polri dan biasa dikenal dengan cooling system untuk mencegah terjadinya polarisasi yang akan memecah belah persatuan anak-anak bangsa, yang biasanya muncul karena penggunaan politik identitas pada saat pemilu," kata Sigit.

Dalam audiensi antara Polri dan Dewan Pers, juga disepakati terkait pemberian pendidikan literasi demi mewujudkan politik yang sehat. Menurutnya, hal itu dapat mengurangi potensi-potensi perpecahan.

"Dan ini selalu saya sampaikan setiap saat kita bertemu dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh, khusus kali ini hal-hal tersebut jadi konsen kita," ujar Mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Lanjut Sigit, persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global. Dengan kekuatan persatuan dan kesatuan, Indonesia bakal mampu menghadap perkembangan global dan mempertahankan posisi dan eksistensinya di kancah dunia.

"Terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan Dewan Pers, dan kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dukungan kemitraan antara pers, rekan-rekan media dan kepolisian, karena kita sama-sama selalu berada di lapangan, bersama baik dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita," ucap Sigit.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menyambut positif upaya Polri yang ingin menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial dalam menghadapi Pemilu 2024. Kata dia, Dewan Pers memiliki keinginan yang sama terkait hal tersebut.

Ia menekankan agar perusahaan media dan insan pers tidak memakai diksi yang dapat memecah belah anak bangsa. Karena Dewan Pers tidak ingin masyarakat terpecah belah gara-gara pemilu.

"Kita harapkan itu (diksi-diksi yang memecah belah bangsa) tidak dipakai lagi," ucapnya.

Selain itu, Azra berharap, adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi bohong yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa.

"Oleh karena itu, Dewan Pers bersama-sama dengan Polri ingin meningkatkan kualitas jurnalistik itu dan kita berharap pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi. Jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya," tutupnya. (rus/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News