
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu resmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Lantai 2 Gedung B Balai Kota Among Tani, Jalan Panglima Sudirman no 507, Kota Batu Jawa Timur, Senin (19/9/2022).
MPP yang diresmikan oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko itu, dikemas dengan acara tasyakuran dengan diikuti para Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Batu.
(Walikota Batu Dewanti Rumpoko meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Balai Kota Batu)
Baca Juga: Longsor Giripurno Rusak Lahan Pertanian
Wali Kota menilai, jika MPP Kota Batu yang diberi nama 'MPP Among Warga' ini, dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari berbagai instansi di Kota Batu.
"Alhamdulillah, Mal Pelayanan Publik Kota Batu sudah mulai soft launching. Saat ini baru ada pelayanan dari Dispendukcapil, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bappenda," ujarnya.
Ia juga menyampaikan, saat ini masih dipikirkan program pelayanan khas Kota Batu yang pas untuk sebuah kota wisata, dengan mencakup sektor pertanian dan UMKM yang bisa memudahkan masyarakat Kota Batu.
Baca Juga: Hujan Deras di Kota Batu, Plengsengan Ambrol Timpa Rumah Warga Tlekung
"Nanti, grand launching akan dilaksanakan 17 Oktober 2022 bersamaan dengan HUT Kota Batu ke-21," imbuhnya.
Saat grand launching, nantinya, MPP Among Warga rencananya akan ditempati oleh 22 organisasi/lembaga pelayanan masyarakat.
Seperti informasi yang dihimpun, MPP memiliki jenis layanan dan instansi yang bervariasi, serta menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang kurang lebih sama, sesuai dengan standar pelayanan. Seperti, loket informasi, pojok baca, ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet, dan pusat ATM.
Baca Juga: Dispendukcapil dan Pengadilan Agama Kota Kediri Teken PKS Percepatan Administrasi Kependudukan
Kehadiran MPP ini mengacu pada Perda Kota Batu Nomor 9 Tahun 2017, tentang Mal Pelayanan Publik, dan juga untuk menindaklanjuti Peraturan Kemenpan RB Nomor 23 tahun 2017 tentang MPP. (adi/rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News