Aksi demo Aliansi Masyarakat Peduli Tuban di depan kantor pemkab dan DPRD, Jumat (11/11/2022).
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Tuban menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pemkab dan DPRD setempat, Jumat (11/11/2022).
Mereka merasa kecewa dengan kepemimpin Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky - Riyadi. Sebab, kebijakan-kebijakan mereka dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Baca Juga: Pemkab Tuban Apresiasi Program CSR Inovatif Si Pandu dan Desi yang Diusung PLN Nusantara Power
"Kebijakan yang dilakukan bupati tidak tepat sasaran, yang terjadi malah menimbulkan kerugian keuangan negara. Kepemimpinan era saat ini justru menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang dan menghambur-hamburkan uang rakyat," ujar koordinator aksi, Zubaedi.
Ia menyebut, janji-janji kampanye Bupati Lindra dan Wabup Riyadi hingga kini banyak yang belum terealisasi.
"Janji itu adalah utang, menepatinya sama dengan membayarnya. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Kedudukan itu amanah dari rakyat dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat," tegasnya.
Baca Juga: Bawaslu Tuban Hentikan Perkara Penyaluran BPNTD Bertuliskan "Mbangun Deso Noto Kuto"
Dalam orasinya, Zubaedi juga mempertanyakan implementasi visi dan misi bupati untuk membangun Tuban sejahtera dan mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih. Ia menyebut, visi-misi tersebut hanya sebatas slogan.
Buktinya, kondisi masyarakat Kabupaten Tuban sampai saat ini masih jauh dari sejahtera. Kabupaten Tuban masih konsisten menduduki kabupaten termiskin di Jawa Timur.
"Maka, kami atas nama rakyat wajib mengevaluasi kinerja Bupati Tuban," tegasnya.
Baca Juga: Perketat Pengawasan Pangan Segar, Pemkab Tuban Dapat Penghargaan dari Badan Pangan Nasional
"Diakui atau tidak, kebijakan Bupati Tuban dari tahun 2021-2022 banyak membuang uang rakyat, menghambur-hamburkan uang rakyat, mulai dari hiburan yang tidak membangun," imbuhnya.
Menurutnya, kebijakan yang dibuat Bupati Lindra jauh dari nilai-nilai yang mencerdaskan dan tidak peduli terhadap peningkatan SDM. Selain itu, banyak kegiatan yang dinilai merusak moral generasi penerus Kabupaten Tuban.
"Contohnya, night colour funwalk, jalan sehat, sepeda ontel bareng, dan bakaran ikan. Masyarakat dibohongi dengan hiburan rakyat semata. Biar masyarakat tidak melihat capaian apa yang sudah dibangun dalam memimpin Kabupaten Tuban," tutupnya.
Baca Juga: Demo Kantor Pemkab dan DPRD, Ratusan Guru di Tuban Minta Diangkat PPPK
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika, dan Persandian, Arif Handoyo, yang menemui massa menyatakan telah menampung aspirasi-aspirasi yang disampaikan.
Menurutnya, tuntutan-tuntutan yang disampaikan massa sudah dilaksanakan semua oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
Baca Juga: Baliho Milik Bupati Petahana Tuban Ada yang Belum Diturunkan
"Jadi pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin. Semisal kaitannya dengan perekonomian maupun UMKM. Bahkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Tuban ini cukup tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lainya di Jawa Timur," klaim Arif Handoyo.
Terpisah, Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi menerima para pendemo untuk berdialog. Dirinya berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.
"Kami akan perintahkan komisi I untuk mengundang bapeda, DPUPR, BPKAD Tuban, serta tokoh-tokoh Aliansi Masyarakat Peduli Tuban untuk hearing atau duduk bareng tentang persoalan yang terjadi dan itu harus ada jawaban secara tegas," jelas politikus senior PKB itu. (gun/sis)
Baca Juga: Masuk Masa Cuti Kampanye, Baliho Halindra saat Jabat Bupati Tuban Ada yang Belum Dicopot
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
