KI Awards 2022, Pemkot Mojokerto Raih Penghargaan Terbanyak

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota Mojokerto meraih penghargaan terbanyak dalam anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI Awards) Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur di Hotel Novotel Surabaya, Rabu (30/11/2022) malam.

Pemkot Mojokerto meperolah tiga penghargaan yang meliputi predikat badan publik informatif, predikat terbaik badan publik mengumumkan informasi publik, serta predikat terbaik badan publik pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.

Dengan penghargaan tersebut, Pemkot Mojokerto menjadi kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan terbanyak pada anugerah KI Awards 2022.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan keberhasilan ini berkat kerja sama seluruh pihak yang luar biasa dalam menyajikan pengelolaan informasi publik.

"Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa sehingga Pemerintah Kota Mojokerto bisa mendapatkan tiga predikat sekaligus, dan menjadi pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan terbanyak pada malam anugerah KI awards," ungkap Ika Puspitasari Wali Kota Mojokerto, Jumat (2/12/2022).

Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut berharap prestasi yang telah diraih dapat memacu semangat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan terus memperkuat komitmen, koordinasi, dan inovasi tentang pelayanan publik.

"Kita tidak berpuas diri dengan penghargaan tersebut. Kita jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan, khususnya informasi dan pelayanan publik," imbuhnya.

Penghargaan diperoleh setelah melalui beberapa tahapan penilaian, mulai dari administrasi, visitasi lapangan, hingga proses wawancara dengan Komisi Informasi Provinsi Jatim.

Pelaksana Tugas Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, yang turut hadir dalam malam anugerah KI award mengatakan, baiknya keterbukaan informasi setiap badan publik akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat.

"Sekali lagi saya sampaikan bahwa keterbukaan informasi ini sangat penting. Mengapa begitu, jika pemerintah tak bisa membuka informasi kepada publik, dapat diartikan bahwa pemerintah tersebut tidak bisa dipercaya," tegasnya.

"Bukan hanya memberikan keterbukaan informasi, tetapi badan publik juga diharapkan bisa memberikan kemudahan dalam mengaksesnya. Dengan begitu akan memudahkan masyarakat untuk menjangkau sebuah informasi yang disediakan pemerintah," pungkasnya. (ris/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News