23 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Capai Indikator Peduli HAM dan Raih Penghargaan dari Kemenkumham

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dinilai berhasil mendorong 23 pemerintah kabupaten/kota mencapai indikator peduli HAM. Oleh karena itu, ia menerima penghargaan sebagai Pembina Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM.

Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak se-Indonesia, disusul Jawa Tengah 20 kabupaten/kota, DKI Jakarta 6 kabupaten/kota, dan Jawa Barat 4 kabupaten/kota. Apresiasi diserahkan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, didampingi Menkumham, Yasonna H. Laoly, pada Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia 2022 di Jakarta, Senin (12/12/2022).

“Setiap tahunnya memang kita melakukan pelaporan. Alhamdulillah tahun ini hasilnya cukup memuaskan. 23 kabupaten/kota se-Jatim telah mencapai indikator penilaian peduli HAM, kami bersyukur ini capaian tertinggi diantara provinsi lainnya di Indonesia,” kata Khofifah.

Gubernur berharap, capaian kepedulian HAM pada kabupaten/kota se-Jatim akan terus meningkat. Bahkan di tahun 2023 mendatang, ia menargetkan 100 persen atau 38 kabupaten/kota se-Jatim seluruhnya menjadi peduli HAM.

“Kami juga melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham untuk mengetahui mana yang perlu kami tingkatkan dan mana yang harus dievaluasi ulang,” tuturnya.

Penghargaan itu mengacu pada apresiasi atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan HAM.

Dalam kesempatan ini, sebanyak 23 kabupaten/kota dari Jatim juga berhasil mendapatkan penghargaan dari Menkumham atas penguatan, perlindungan dan penegakan HAM bagi masyarakat. Khofifah mengatakan bahwa dalam proses pembinaan dikoordinasikan lewat 5 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang ada di Jawa Timur.

Puluhan kabupaten/kota tersebut adalah Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten Kediri, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Nganjuk, Magetan, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu.

“Terima kasih atas kerja keras seluruh Bupati/Walikota beserta jajaran terkait untuk membuat masyarakat sejaterah, tidak tertinggalkan satupun dengan mengedepankan asas-asas HAM,” ucap Khofifah.

Sementara itu, Wakil Presiden menyampaikan bahwa pemerintah mendorong upaya pemulihan yang bertanggung jawab baik secara hukum, lingkungan dan sosial serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

“Pada hakikatnya, pemulihan dan pembangunan yang ingin kita realisasikan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim. Kita ingin lindungi hak-hak wong cilik di pelosok tanah air, para petani dan buruh tani, nelayan, dan warga miskin, dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil,” paparnya.

Ia meminta pemerintah daerah melakukan berbagai langkah dalam pelaksanaan dan penegakan HAM didaerah masing-masing. Pertama, untuk menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan dan perlindungan, dan pemenuhan HAM. Kedua, dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, penting sekali untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.

“Karena sikap dan perilaku intoleransi hanya menyebabkan runtuhnya sendi-sendi hak asasi manusia. Harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan, dan kebangsaan,” ucapnya

Dalam kesempatan yang sama, Menkumham berharap unsur pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah, baik yang mendapatkan maupun yang belum mendapatkan penghargaan untuk bersama-sama melaksanakan secara konsisten apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai aparatur negara terhadap hak asasi manusia.

“Saya juga berharap bahwa, segala capaian yang telah kita raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM,” pungkasnya. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News