KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Di penghujung tahun 2022, Pemkot Kediri mendapat kabar bahagia dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Pasalnya, salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) ini meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB.
"Capaian ini diraih setelah melalui proses panjang serta membangun komitmen, disiplin, budaya kerja yang kuat di lingkup internal. Ini sudah yang kedua kali kita mengajukan sejak 2020 dan baru tahun ini kita berhasil meraih predikat itu. Kita juga buat terobosan atau inovasi pelayanan publik,” kata Kepala DPMPTSP Kota Kediri, Edi Darmasto, Jumat (30/12/2022).
Baca Juga: Pj Wali Kota Zanariah Harap PGRI Kota Kediri Semakin Solid Majukan Mutu Pendidikan
Ia menjelaskan, mewujudkan Zona Integritas WBK dimulai dengan membangun 6 area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dengan pembangunan tersebut berdampak pada peningkatan realisasi investasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ini dibuktikan dengan hasil Indeks kepuasan masyarakat dari skor sebelumnya 81 menjadi 95,73. Jadi pembangunan Zona Integritas juga berkorelasi dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan,” paparnya.
Edi juga membagikan strategi dan kiatnya dalam mendapatkan predikat WBK yakni dengan menyamakan persepsi antara pimpinan dan seluruh pegawai, membentuk kelompok kerja, menciptakan beragam inovasi dan terobosan.
Baca Juga: Uniska Jalin Kerja Sama dengan Bank Indonesia Melalui Program Beasiswa
“Kita memahamkan kepada para pegawai tentang konsep zona integritas, membentuk tim Pokja dan ketua kelompok area perubahan. Kita juga melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas secara berkala dan berkelanjutan, selain itu dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang adaptif dan kolaboratif, kami melakukan terobosan evaluasi kinerja mingguan yang disebut coffee morning,“ tuturnya.
Menurut dia, tantangan terbesar untuk mewujudkan WBK yaitu membangun serta mengimplementasikan ASN Berakhlak (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
“Setiap ASN harus punya mindset dan cultureset Berakhlak. Jadi kalau nilai dan budaya kerja Berakhlak bisa diterapkan maka akan tercipta budaya kerja yang bagus dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing OPD,” ujarnya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan ke Peserta Uji Kompetensi
Bukan hanya sekedar predikat, Edi mengaku bakal melakukan upaya berkelanjutan agar capaian ini dapat berjalan optimal, diantaranya dengan memonitoring setiap area perubahan dan evaluasi secara berkelanjutan. Edi berharap capaian ini berdampak pada peningkatan integritas dan pelayanan yang semakin baik.
“Lingkungan kerja harus menjaga agar semua bisa berjalan dengan baik serta ASN yang telah ditetapkan menjadi agen of changenya berfungsi dengan baik. Jika semua OPD bisa mengikuti pembangunan zona integritas, maka akan mempercepat pencapaian good governance di Pemkot Kediri karena pelayanan publik seperti: pendidikan, kesehatan, perizinan, kependudukan dan semuanya menjadi lebih bagus sehingga akan berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kota Kediri,” pungkasnya. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News