
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah berpesan agar setiap inovasi yang dihasilkan dari aksi perubahan para peserta dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) harus berdampak di lingkungan kerjanya masing-masing. Sehingga, hal tersebut akan berdampak dalam mendukung pembangunan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya harap aksi perubahan yang dipresentasikan setiap peserta dalam pelatihan ini hasilnya tidak sekedar konsep. Sehingga hasil PKA ini mampu membuat perubahan dan nilai tambah di lingkungan kerja masing-masing,” ujarnya saat menutup PKA angkatan 1 dan 2 tahun 2023 di BPSDM Jawa Timur, Selasa (30/5/2023).
BACA JUGA:
- Usai Dibangun, Gubernur Khofifah Resmikan Jembatan Mujur II Keloposawit Lumajang
- Stabilkan Harga Bahan Pokok, Gubernur Khofifah Gelar Operasi Pasar Murah di Madiun
- Job Fair Jatim 2023, Gubernur Khofifah: Jadi Salah Satu Upaya Turunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
- Perusahaan Korea Teken PPTI dengan PT SIER, Gubernur Khofifah: Total Nilai Investasi Capai Rp6,9 T
Menurut dia, hal ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk menciptakan birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Untuk itu, upaya reformasi birokrasi harus berdampak secara tematik sesuai kebijakan Kemenpan RB yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan reformasi birokrasi tematik.
“Reformasi birokrasi tematik berfokus pada penyelesaian masalah riil di masyarakat, khususnya yang menjadi prioritas Presiden Jokowi. Untuk itu reformasi birokasi tematik ini harus fokus pada empat hal tersebut,” katanya.
Ia menilai, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Saat ini, Indeks Reformasi Birokrasi Jatim tahun 2022 yakni 80,11.
Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan birokrasi pemerintah provinsi Jatim semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
“Hal ini terus kita upayakan untuk mewujudkan transformasi Birokrasi Indonesia yakni birokrasi berkelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif, akuntabilitas kinerja dan pengawasan efektif,” katanya.
Simak berita selengkapnya ...