Gubernur Khofifah: Penanganan Jembatan Kaliregoyo dan Kloposawit Jadi Tanggung Jawab Pemprov Jatim

LUMAJANG, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah mengatakan bahwa penanganan Jembatan Kaliregoyo dan Kloposawit yang putus akibat banjir lahar dingin menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim. Ia mengungkapkan hal tersebut saat meninjau dampak banjir lahar dingin di Lumajang, Minggu (9/7/2023).

Peninjauan titik pertama yaitu Jembatan Gantung Kaliregoyo di Desa Kebondelli, Dusun Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Akses penghubung ini memiliki panjang bentang 150 meter, dan lebar 2,25 meter dengan lebar lalu lintas 1,8 meter.

Kemudian, rombongan meninjau Jembatan Mujur II/Kloposawit yang merupakan penghubung Desa Kloposawit dengan Desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro, yang memiliki panjang bentangan 35,85 meter dan lebar 5,10 meter dengan lebar lalu lintas 4,75 meter.

Khofifah memastikan, rekonstruksi infrastruktur yang berdampak pada mobilitas masyarakat secepatnya akan dilakukan perbaikan. Untuk itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk segera melakukan proses rekonstruksi jembatan yang putus akibat banjir lahar dingin

“Jadi biasanya setelah masa tanggap darurat itu baru mulai rekonstruksi. Tetapi InsyaAllah, kita tidak akan menunggu selesainya tanggap darurat. Karena pada dasarnya, proses dari desain jembatan itu masih ada filenya di tim PUPR,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk penanganan Jembatan Kloposawit akan dibangun jembatan bailey. Diharapkan jembatan ini pembangunannya akan rampung dalam kurun waktu 2 bulan, karena pondasi jembatannya masih kokoh.

Selain itu, Khofifah menyampaikan terkait putusnya Jembatan Kali Glidik II yang menghubungkan Malang-Lumajang akan langsung ditangani Kementrian PUPR. Bahkan, proses rekonstruksi akan mulai dikerjakan hari ini.

“Untuk Jembatan Kali Glidik II pengerjaannya oleh tim PUPR dan anggaran juga dari PUPR. Selebihnya akan dikerjakan oleh Pemkab bekerja sama dengan BNPB di beberapa titik. Yaitu, Jembatan penghubung Limpas-Nguter dan Jembatan Kalibiru,” urainya.

Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi sinergi dan sinkronisasi dari seluruh upaya yang dikerahkan tim baik dari Kementerian PUPR, BNPB, PLN, Basarnas, Pemprov Jatim dan Pemkab Lumajang serta relawan.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga meninjau lokasi tanggul jebol dan rumah warga yang terdampak di Dusun Kebondeli Selatan. Untuk di wilayah Dusun Kebondeli Selatan berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, tercatat sebanyak 4 rumah rusak berat (terbawa arus), 4 rumah rusak sedang, dan 6 rumah rusak ringan.

Sedangkan di Desa Kloposawit, Dusun Pacut, tercatat sebanyak 1 rumah hanyut, 2 terendam, dan 2 rusak ringan. Di kedua wilayah terdampak tersebut, sebagian besar warga mengungsikan dirinya di rumah sanak saudara dan sebagian lainnya ke posko pengungsian.

Di Dusun Kebondeli Selatan yang terhubung dengan Jembatan Gantung Kaliregoyo tercatat sebanyak 67 KK yang terbagi di 2 RT yakni Jobong dan Kajang yang semula terputus koneksinya sudah mulai terhubung.

“Distribusi logistik terus dikomunikasikan antara pak Bupati dan Pak Kades misalnya di mana titik-titik yang belum mendapatkan supply secara komprehensif. Jadi ada beberapa kebutuhan logistik yang harus terpenuhi," kata Khofifah.

Beberapa kendala teknis dibutuhkan solusi untuk sama-sama proaktif. Karena pada dasarnya logistik kita cukup, layanan kesehatan kita cukup, dan dapur umum ada,” tuturnya menambahkan.

Menurut dia, dengan makin banyaknya relawan yang bisa mendistribusikan logistik, maka percepatan layanan bagi masyarakat terdampak akan makin mudah.

“Makin banyak relawan yang membantu mendistribusikan, baik yang sudah dimasak melalui dapur umum atau logistik lain yang bisa dimasak di masing-masing rumah juga sama pentingnya untuk memberikan percepatan layanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, menyampaikan bahwa khusus di wilayah Kebondeli Selatan sisi aliran lahar telah ditetapkan sebagai kawasan zona merah sejak erupsi Semeru.

“Ada di tepian aliran lahar sudah mendapatkan hunian tetap di hunian relokasi BSD Sumber Mujur. Tinggal memang memastikan bahwa rumah-rumah yang terdampak yang sudah mendapatkan hunian tetap yang memang harus bertempat tinggal di hunian tetap,” ujarnya

Dari Pemkab Lumajang sendiri guna mendukung relokasi warga ke hunian tetap, juga telah membantu untuk mobilisasi angkutan barang dari rumah asal ke hunian tetap.

“Kita akan terus memastikan bahwa di seluruh zona merah yang sudah ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) bisa kita tangani dengan manajemen kebencanaan yang benar. Termasuk relokasi daerah zona merah ke zona yang tidak lagi mengkhawatirkan," pungkasnya. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News