Gubernur Khofifah: Tak Boleh Ada Paksaan, Sumbangan Sekolah Harus Sukarela dan Transparan

Gubernur Khofifah: Tak Boleh Ada Paksaan, Sumbangan Sekolah Harus Sukarela dan Transparan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memberikan arahan dalam Penandatanganan Pakta Integritas Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri serta Kacabdin Pendidikan se-Jatim Tahun 2023, Jumat (21/7).

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Indar Parawansa secara khusus menginisiasi Penandatanganan Pakta Integritas Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri serta Kacabdin Pendidikan se-Jatim Tahun 2023, Jumat (21/7) di Dyandra Convention Center Surabaya.

Total ada sekitar 1.600 sekolah yang berpartisipasi dalam penandatanganan pakta integritas tersebut.

Baca Juga: Hadiri Haul Ke-15 di Ciganjur, Khofifah Kenang Sosok Gus Dur Sebagai Pejuang Kemanusiaan

Kepada mereka, Gubernur mengajak kepala sekolah serta komite sekolah untuk memiliki komitmen yang sama. Khususnya, agar kepala sekolah maupun komite sekolah melaksanakan tugas sesuai Permendikbud No. 75 Tahun 2016. Terutama untuk menghindarkan penarikan pungutan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Permendikbud 75/2016 memberikan ruang bagi peran serta masyarakat termasuk komite sekolah untuk memberikan support pada kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya ekstrakurikuler, olimpiade, atau kegiatan lain yang menyangkut peningkatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah,” kata .

“Biasanya untuk memberi support itu, ada penarikan sumbangan atau bantuan yang dilakukan oleh komite. Maka saya tekankan jika ada pungutan sumbangan maupun bantuan, harus betul-betul atas dasar keputusan rapat dan dilakukan secara sukarela,” tegasnya.

Baca Juga: Khofifah: Kasih Ibu Sepanjang Masa, Hormatilah dan Berbaktilah Selagi Ada

meminta setelah adanya pakta integritas ini, semua harus sepaham bahwa pungutan yang dilakukan komite atau sekolah tidak boleh memaksa atau mewajibkan. Termasuk tidak boleh ditargetkan dengan nominal tertentu.

“Tidak ada yang boleh mewajibkan, apalagi diwajibkan harus dengan angka tertentu. Semua perencanaan anggaran yang dilakukan komite harus transparan, akuntabel, dan kredibel,” tandas .

Baca Juga: Peringatan HKSN 2024, Khofifah Ajak Masyarakat Perkuat Solidaritas Antar Sesama

Tidak hanya itu, mantan Menteri Sosial ini juga menegaskan bahwa setiap proses perencanaan program yang dilakukan oleh komite tujuannya harus jelas tujuan dan peruntukannya. Serta harus ada sistem pengawasan berupa berita acara yang dicatatkan pada saat rapat komite.

“Berita acara ini menjadi penting. Berita acara juga ditandatangani para anggota rapat dan kemudian dilaporkan pada kepala sekolah dan dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan,” tegasnya.

berharap melalui penandatanganan pakta integritas, maka capaian prestasi pendidikan yang diterima Jawa Timur juga diikuti tata kelola yang sangat baik pula. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh komite sekolah yang telah menunjukkan kegotongroyongan dalam membantu para siswa menjalankan proses belajarnya di sekolah.

Baca Juga: Tinjau Posko OMC, Pj Gubernur Adhy: Upaya Kurangi Dampak Cuaca Ekstrem di Daerah Rawan Banjir

"Kami berterima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komite , bahwa ada suasana kegotongroyongan, suasana untuk saling membantu, agar anak-anak kita tetap bisa memperoleh pendidikan dengan baik," ucapnya.

Selain itu, Gubernur menyaksikan penandatanganan pakta integritas antara Kepala Disdik Prov. Jatim dengan 24 orang Kacabdin Disdik Provinsi Jatim dan sejumlah perwakilan kepala sekolah dengan komite sekolah dari beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sementara itu, Irjen RI Chatarina Muliana Girsang secara virtual menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas kepala sekolah dan komite sekolah SMA/SMK dan SLB serta Kacabdin Pendidikan Jatim Tahun 2023 adalah bentuk komitmen tinggi seluruh jajaran pemprov bersama komite sekolah yang di dalamnya berasal dari unsur orang tua dan masyarakat.

Baca Juga: Lagi, Jatim Dapat Penghargaan, Raih Predikat Sangat Baik Implementasi Sistem Merit Manajemen ASN

Ia berpesan, untuk mewujudkan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berkualitas, maka dukungan dari masyarakat dalam hal ini komite sekolah, menjadi penting. Namun, seluruh ikhtiar ini harus didasarkan pada perencanaan program yang transparan, akuntabel, serta bebas dari perilaku korupsi.

"Panandatangan pakta integritas ini merupakan penguatan ikhtiar untuk mencapai tujuan tersebut. Peran serta masyarakat termasuk peran serta pendidikan swasta tetap harus ditumbuhkan secara proporsional," tukasnya.

Baca Juga: Kunjungi TPQ Indar Parawansa Pasuruan, Khofifah Disambut Hangat oleh Santri dan Warga Sekitar

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur melepas 10 orang siswa asal SMAN 10 yang akan mengikuti World Invention Creativity Olympic (WICO) dalam karya ilmiah tingkat dunia mewakili Indonesia di Seoul Korea Selatan pada 25-31 Juli 2023.

"Selamat untuk anak-anakku yang akan berangkat ke Korea Selatan dalam program WICO. Tanggal 25 akan mulai mengikuti kompetisi untuk menunjukkan karya ilmiah siswa Indonesia, khususnya Jawa Timur dari SMAN 10 Surabaya. Semoga lancar sukses dan kembali membawa medali emas. Amin," harap . (dev/sis)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Emak-emak di Surabaya Kecewa Tak Bisa Foto Bareng Jokowi':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO