Dari kegiatan ini, kata Rochim, para pejabat terkait di satker dapat meningkatkan keamanan dalam bertransaksi serta mengurangi potensi penyalahgunaan transaksi secara tunai.

BACA JUGA:Lantik 57 Pejabat Pemkot Surabaya, Eri Cahyadi: Tak Capai Target Enam Bulan, Silakan Mundur
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, menyatakan dalam rangka mendukung percepatan dan modernisasi pengelolaan pelaksanaan APBN yang lebih profesional, terbuka, efektif, efesien dan bertanggung jawab, pemerintah telah berkomitmen untuk mengimplementasikan sistem pembayaran secara elektronik dan mendukung gerakan nasional non tunai.
“Hal ini terwujud melalui penggunaaan Uang Persediaan melalui pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah dan penggunaan Cash Management System,” jelas Heni.










