SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pelayanan publik menempati peranan yang vital dalam kebijakan pemerintah saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Sayang, lembaga yang bertugas mengawasai pelayanan publik, yaitu Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim masih belum maksimal kinerjanya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Muzammil Syafii.
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
Muzammil menilai, selama ini lembaga tersebut tidak menunjukkan hasil kerja yang memuaskan. Indikator yang digunakan oleh Muzammil adalah masih banyaknya pelayanan publik yang berjalan buruk. "Banyak masyarakat yang mengadukan ke kami mengenai buruknya pelayanan publik," tegas Ketua Fraksi NasDem-Hanura itu, Jumat (3/7).
Selain itu, mantan Wakil Bupati Pasuruan itu menilai dengan banyaknya laporan pengaduan pelayanan publik ke dewan, hal itu menunjukkan jika masyarakat kurang mengetahui keberadaan KPP.
"Kalau keberadaannya saja tidak banyak diketahui oleh masyarakat, berarti sosialisasinya tidak jalan, dan ada yang salah dengan kerja mereka," tukas Muzammil.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Tidak hanya itu, tugas KPP juga seringkali dinilai oleh politisi Partai Nasdem itu berbenturan dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). "Ori itu kan tugasnya juga untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik, jadi akan saling tumpang tindih tupoksinya," ujar anggota DPRD asal daerah pemilihan Pasuruan dan Probolinggo tersebut.
Oleh karena itu, Muzammil mendesak agar Gubernur Jatim Soekarwo segera mengevaluasi kinerja KPP. Menurutnya, sudah saatnya gubernur meninjau kembali keberadaan lembaga tersebut. "Daripada buang-buang anggaran, lebih baik ditinjau kembali saja," desaknya. (mdr/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
