Ini Jawaban Pj Wali Kota Kediri soal Pandangan Umum 8 Fraksi DPRD Terkait Raperda APBD 2024

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pj Wali Kota Kediri, Zanariah, memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terkait raperda tentang APBD tahun anggaran 2024, Kamis (23/11/2023).

Pada paripurna sebelumnya, terdapat 8 fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya. Beberapa hal yang disampaikan fraksi di antaranya mengenai upaya peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).

Kemudian, upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kelanjutan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, upaya peningkatan infrastruktur, lalu upaya menjaga ketersediaan dan harga pangan yang murah bagi masyarakat.

Zanariah mengatakan bahwa Pemkot Kediri telah menyiapkan beberapa upaya untuk terus meningkatkan PAD. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi akan dilakukan, seperti penggalian dan inventarisasi potensi wajib pajak/retribusi yang ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi melalui berbagai media.

Tidak kalah penting adalah melakukan pemeriksaan secara berkala pada wajib pajak, memberikan reward pada wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan dengan prinsip profesional, pengembangan TI dalam pengelolaan pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset, optimalisasi tata kelola BUMD yang efektif dan efisien, serta penyesuaian tarif retribusi.

"Di antaranya retribusi persampahan, parkir tepi jalan umum, pemakaian kekayaan daerah, retribusi kesehatan, retribusi penjualan produk usaha daerah, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta pasar grosir dan pertokoan," kata Pj Wali Kota Kediri.

Untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, Zanariah menyebut Pemkot Kediri mengalokasikan anggaran pengembangan dan rehabilitasi pada rancangan APBD tahun 2024, yakni ruang kelas, laboratorium, ruang guru, dan sarana prasarana, serta utilitas sekolah untuk SD, SMP, dan PAUD sebanyak 32 unit.

Selanjutnya, pemeliharaan gedung sekolah sebanyak 136 unit, bantuan perlengkapan siswa SD, dan SMP 11.200 paket. Selain itu dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, Pemkot Kediri juga melakukan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

"Untuk beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu akan kami lanjutkan di tahun 2024," ucap Zanariah.

Kemudian untuk ketersediaan dan harga bahan pangan, Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan beberapa langkah telah disiapkan. Mulai dari melakukan pencatatan harga secara rutin di pasar. Terutama harga kebutuhan pokok yang bertujuan untuk mendeteksi kenaikan harga berkelanjutan yang menyebabkan inflasi.

Lalu, lanjut Zanariah, melaksanakan operasi pasar komoditas pangan strategis guna menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat. Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk produsen, distributor, dan pedagang.

"Kami juga mengoptimalkan peran TPID sebagai koordinator lintas sektor dalam mengatasi permasalahan ketersediaan dan harga pangan. Kemudian, kami juga mengawasi jalur distribusi pupuk bersubsidi dari distributor hingga kios pengecer, memastikan akses petani terhadap pupuk yang diperlukan," ungkapnya.

Ia menambahkan, pembangunan tol di Kota Kediri akan berdampak pada penggunaan lahan, aliran air saluran, pola kehidupan masyarakat, serta meningkatnya minat investor ke Kota Kediri. Untuk mengantisipasi perubahan penggunaan lahan, telah dilaksanakan kajian kawasan strategis cepat tumbuh dampak Tol Kediri-Tulungagung pada 2022.

Hasil rekomendasinya telah diimplementasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri. Antara lain, penajaman kawasan strategis menjadi kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi, mengembangkan fungsi utama kota, peningkatan batas ketinggian bangunan mengikuti Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Dhoho, serta pengembangan kawasan perumahan dan perdagangan jasa berpola superblok.

Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga menyampaikan harapannya terhadap pembangunan Jembatan Jongbiru yang dilakukan mulai hari ini. Pembangunan jembatan ini harus terintegrasi dan untuk kepentingan masyarakat. Baik kabupaten maupun kota harus tersambung.

"Tentu sesuai dengan kewenangannya. Pastinya akan dilakukan koordinasi dengan Pak Bupati," pungkasnya.

Turut hadir, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andi Mienaaaty, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Wakil Ketua DPRD Katino, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, kepala OPD, dan anggota DPRD Kota Kediri.

Penyampaian pandangan umum fraksi PDIP diwakili oleh Fadhilah Puspawati, fraksi PAN diwakili Dinayana, fraksi Gerindra diwakili oleh Sriana, fraksi Nasdem diwakili Sofyan, fraksi PKB diwakili Afif Fachrudin Wijaya, fraksi Demokrat diwakili Ashari, fraksi Karya Nurani diwakili Pujiono dan fraksi Keadilan Pembangunan diwakili Nurfulaily. (uji/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News