Memprihatinkan, Indonesia di bawah Jokowi berada di Peringkat Dua Terbawah

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Faisal Basri, ekonom terkemuka Universitas Indonesia (UI), prihatian terhadap kualitas manusia Indonesia selama berada di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengutip data World Population Prospect yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan penduduk Indonesia memiliki angka harapan hidup selama 68,25 tahun pada 2022.

Ini berarti sangat rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di peringkat kedua terbawah. Atau lebih tinggi dari Myanmar yang sebesar 67,26 tahun.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

Menurut Faisal Basri, salah satu indikator peningkatan kualitas manusia ialah tingkat harapan hidup lebih panjang. Tapi hal ini tak terwujud sepanjang pemerintahan yang dipimpin Jokowi.

Padahal, kata Faisal Basri, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan manusia. Artinya, pembangunan tak bisa hanya dilihat dari segi fisik.

“Pembangunan itu kan ujung-ujungnya adalah meningkatkan kualitas manusia, bukan berapa kilometer jalan yang dibangun, tapi manusianya itu berkualitas (atau) tidak,” ujar Faisal Basri dalam Diskusi Publik: Tanggapan Atas Debat Kelima Pilpres yang dipantau secara virtual di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi

Faisal juga mempersoalkan bantuan sosial (bansos) yang belum dijadikan mekanisme terpadu di dalam pengelolaan ekonomi menjadi jaring pengaman sosial (social safety net).

Menurut dia, pemerintah telah menggelontorkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 496,8 triliun pada tahun ini. Angka ini hampir setara dengan masa saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 senilai Rp 498 triliun.

Anggaran perlindungan sosial pada tahun 2024 ini juga melampaui yang dikucurkan pada tahun 2021 yang sebesar Rp 468,2 triliun, Rp 460,6 triliun pada 2022, dan Rp 443,5 triliun pada 2023.

Baca Juga: Warisan Buruk Jokowi Berpotensi Berlanjut, Greenpeace Lantang Ajak Masyarakat Awasi Prabowo-Gibran

Tapi kenyataannya, kata Faisal, peningkatan anggaran bansos itu terbukti tidak meningkatkan angka harapan hidup manusia di Indonesia. Apalagi bansos tidak menjadi mekanisme terpadu dalam pengelolaan ekonomi, dan akhirnya angka harapan hidup di Tanah Air dianggap masih tergolong rendah.

“Bansos itu tidak temporer, (bukan hanya saat) pemilu saja,” ujar Faisal Basri dikutip Tempo dari Antara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News