SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusaia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam suratnya tanggal 26 Februari 2024 menyebut, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terisisa 0,82 %, bahkan 9 kota/kabupaten kemisiknan ekstrem dan jumlah penduduk miskinnya 0%.
Sembilan kabupaten/kota adalah Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Blitar, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Ponorogo.
Baca Juga: Hadiri Haul Ke-15 di Ciganjur, Khofifah Kenang Sosok Gus Dur Sebagai Pejuang Kemanusiaan
Surat Kemenko PMK itu disambut gembira Gubernur Jawa Timur Periode 2018-2024, Khofifah Indar Parawansa. Program-program yang dia jalankan bersama wagub menuai hasil yang bagus.
“Alhamdulillah, kabar ini melengkapi kegembiraan saya dan mas Emil Dardak di akhir kepemimpinan kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Apa yang kami upayakan dengan berbagai program efektif menurukan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur,” ungkap Khofifah, Jumát (15/3/2024).
Lebih jauh Khofifah menjelaskan angka-angka yang berasil dia capai selama memimpin Jatim. Dalam tiga tahun terakhir (2020-2023) angka kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur turun secara signifikan sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa. Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4% atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82% atau 331.980 jiwa pada Maret 2023 sehingga Jatim menerima penghargaan insentif fiskal.
Baca Juga: Khofifah: Kasih Ibu Sepanjang Masa, Hormatilah dan Berbaktilah Selagi Ada
"Jawa Timur memperoleh insentif fiskal Rp6,215 miliar. Insentif itu dimaksimalkan untuk berbagai program dengan sasaran masyarakat miskin. Mulai dari Padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah untuk menekan inflasi, bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas dan bantuan permakanan bagi PMKS di Panti Sosial," terang Khofifah.
Khofifah kemudian mebeberkan program penurunan angka kemiskinan yang dia jalankan. Disebutkan, Pemprov Jatim menginisiasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui bantuan sosial bagi 22.186 keluarga miskin ekstrem di 15 Kabupaten/Kota, masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp.1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha.
Pemprov Jatim juga menginisiasi Program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sejak tahun 2019 sd 2023 telah dilakukan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan total anggaran Rp 402 miliar bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya serta Program Elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 Rumah Tangga Miskin (2019 sd 2023).
Baca Juga: Peringatan HKSN 2024, Khofifah Ajak Masyarakat Perkuat Solidaritas Antar Sesama
Khofifah juga menyebut, bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro juga digelontorkan selama tahun 2022 dan 2023 kepada kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp 600.000 - Rp. 2.200.000,- yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim. Seiring dengan Penyaluran BLT Dana Desa 2023 per November 2023 telah disalurkan kepada 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp.935,075 Miliar (84,29%), dimana Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk Keluarga kategori Desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“InsyaAllah, kedepan, jika masyarakat Jatim kembali memberi amanat kepada kami, berbagai program tersebut akan terus berlanjut dan bertambah sehingga angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur dapat kita capai nol persen,” pungkasnya. (dev/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News