Golkar Partai Tanpa Ideologi dan Peluang Jokowi Jadi Ketua Umum

Ia bahkan memberikan dua opsi jabatan bagi Jokowi. "Kalau bagi saya, tempat yang terhormat di situ ada dua, Ketua Umum dan atau Ketua Dewan Pembina," kata Idrus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2024).

Pernyataan Idrus tak lepas dari pernyataan Airlangga yang mengaku siap memberikan tempat terhormat jika Presiden Jokowi ingin bergabung ke Golkar. Menurut Idrus, secara teknis agar Jokowi bisa diterima sebagai anggota dan calon ketua umum Golkar harus lewat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.

Namun sebagian elit Golkar justru bersikap sebaliknya. Termasuk tokoh Golkar Jusuf Kalla (JK). Mantan ketua umum Golkar itu langsung menukas bahwa Jokowi tak memenuhi syarat.

JK tak sendirian. Banyak elit Golkar punya sikap sama. Bahkan beberapa ketua DPD Golkar di daerah justru mendeklarasikan mendukung Airlangga Hartarto untuk memimpin kembali Golkar. Deklarasi dukunga pada Airlangga itu sekaligus untuk menghadang manuver politik Bahlil Lahadalia yang dikabarkan sempat mengumpulkan ketua-ketua DPD Golkar di beberapa daerah.

Bahlil adalah orang kepercayaan Jokowi yang juga disebut-sebut berambisi untuk menjadi ketua umum Golkar. Menteri investasi itu kabarnya menemui ketua-ketua DPD Golkar dengan mengklaim telah mendapat restu Jokowi.

Lalu bagaimana respon Jokowi soal rumor ia ingin jadi ketua umum Golkar?

"Ha-ha-ha, saya sementara ini Ketua Indonesia saja, ha-ha-ha," jawab Jokowi, seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi menjawab pertanyaan wartawan itu saat kunjungan kerja ke Pontianak, Kamis (21/3/2024).

Yang perlu dicatat, Jokowi memakai diksi "saya sementara ini". Artinya, bisa jadi mengandung arti bahwa nanti atau suatu saat akan menjadi ketua umum Golkar. Atau paling tidak, calon ketua umum.

Kini nasib Jokowi sangat tergantung pada jadwal Munas Golkar. Menurut jadwal, Golkar akan menggelar Munas pada Desember 2024.

Nah, jika Golkar menggelar Munas tepat waktu sesuai jadwal, Desember 2024, maka keinginan Jokowi untuk menjadi ketua umum Golkar hanyalah tnggal keinginan. Karena Jokowi pada Desember 2024 itu sudah lengser dari kursi presiden sehingga ia tak punya kekuatan bargaining pollitik. Jokowi bakal lengser pada Oktober 2024.

Sebaliknya, jika Munas Golkar dimajukan pada bulan sebelum Jokowi lengser, besar kemungkinan Munas itu telah mengikuti skenario politik untuk memuluskan Jokowi sebagai ketua umum Golkar.

Jokowi memang sangat piawai cawe-cawe, meski tak selalu berhasil. Salah satu contoh soal jadwal Pilkada serentak. Sesuai UU Pilkada, Pilkada seluruh Indonesia akan digelar pada November 2024. Tapi sempat diusulkan untuk dimajukan pada Agustus 2024.

Namun Mahakamah Konstitusi (MK) menolak usulan memajukan jadwal Pilkada. Menurut MK, Pilkada harus tetap dilaksanakan pada November 2024 sesuai UU Pilkada. Yaitu November 2024. Otomatis Jokowi tak bisa lagi ikut cawe-cawe politik Pilkada karena saat itu ia sudah lengser.

Wallahua’lam bisshawab.