Soal LKPJ 2023, Pj Gubernur Jatim Tegaskan Hal ini

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas PU (pemandangan umum) fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023, Senin (22/4/2024).

Adhy secara detail menanggapi saran, masukan, kritik dan pertanyaan dari fraksi-fraksi pada LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023. Secara khusus, ia juga berterima kasih kepada Panitia Khusus Pembahas LKPJ, yang menyatakan LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi kaidah yuridis formal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan.

Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN

"Serta melanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga kritik, saran dan masukan yang diutarakan untuk pembangunan dan kemajuan Jawa Timur,” ujarnya.

Dijelaskan pula pentingnya sinergitas dalam meningkatkan capaian Indeks Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, Adhy menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh pihak legislatif dalam menanggapi LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023.

Utamanya pada beberapa IKU yang mendapat apresiasi dari pihak legislatif yakni Indeks GINI, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kesalehan Sosial, dan Indeks Resiko Bencana.

Baca Juga: Pj Bupati Nganjuk Terima Penghargaan UHC pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60

Menurut dia, hal tersebut juga tidak lepas dari kolaborasi dan kerja bersama serta tentunya arahan dari segenap jajaran legislatif yang senantiasa berperan dalam memberikan dorongan dan dukungan kepada jajaran eksekutif.

"Terima kasih atas apresiasi pada beberapa capaian IKU kami. Semua capaian yang kita dapatkan tak lain adalah hasil sinergi dari seluruh elemen di Jatim, tak hanya eksekutif tapi juga legislatif," katanya.

Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud

Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam persaingan ekonomi global, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memiliki kemandirian fiskal yang kuat. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah.

Pemprov Jatim terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, terbukti realisasi PAD tahun 2023 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar Rp22,32 triliun dari target Rp21,67 triliun. Capaian ini mampu melampaui realisasi PAD tahun 2022 yang sebesar Rp21,25 triliun dari target Rp18,12 triliun.

“Namun, terkait belum optimalnya realisasi belanja daerah, dapat kami sampaikan bahwa Pemprov Jatim sepakat untuk mengoptimalkan belanja daerah. Untuk itu, kami berkomitmen merealisasikan belanja melalui program prioritas Nawa Bhakti Satya yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi,” urai Adhy.

Baca Juga: Doa Bersama Kapolri dan Panglima TNI, Kiai Asep Duduk Satu Meja dengan Kapolda dan Pangdam V Jatim

“Komitmen kita bersama adalah meningkatkan PAD kita di tahun 2024 dan memaksimalkan serapan anggaran,” imbuhnya.

Tak hanya itu, dalam kesempatan ini Adhy juga menjelaskan berbagai langkah strategik yang telah dilakukan Pemprov Jatim untuk membangkitkan roda perekonomian Jawa Timur.

Antara lain penguatan daya saing industri kecil melalui fasilitasi pelatihan peningkatan nilai tambah, sertifikasi dan desain produk kemasan, program afirmasi yang efektif melalui dukungan permodalan subsidi bunga pada Program Kredit Sejahtera (Prokesra), serta pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah

“Upaya lainnya juga kami laksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat khususnya di perdesaan, seperti Program Pemberdayaan BUMDesa yang mampu berperan dalam konsolidasi produk unggulan desa sehingga dapat meningkatkan daya saing,” terang Adhy.

Program ini memberikan penguatan permodalan kepada 150 BUMDesa yang bergerak di bidang pertanian, pariwisata, perdagangan, dan pengelolaan sampah senilai Rp15 miliar.

Kemudian Program Jatim Puspa dengan sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) Graduasi PKH. Program ini mampu meningkatkan pendapatan KPM sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin.

Baca Juga: Komitmen Pj Gubernur Jatim di Hari Aksara Internasional dan Hari Guru Nasional 2024

Lalu Program Sinando (Sinau Nang Ndeso), yaitu pelatihan kewirausahaan usaha ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di desa sehingga dapat meningkatkan skill SDM dan nilai tambah produk.

“Kami juga melakukan Program Desa Berdaya yang mampu menemukan ikon desa untuk dikembangkan menjadi ekonomi kreatif desa yang didukung oleh perencanaan penganggaran di desa,” tandas Adhy.

Tak ketinggalan yang juga dijelaskan Adhy adalah keberhasilan Pemprov Jatim dalam pengendalian inflasi di Jawa Timur melalui SIGATI (Sinergi Gapai Inflasi Terkendali).

Baca Juga: Jatim Borong Penghargaan di ADWI 2024, Adhy Karyono Ucapkan Syukur dan Terima Kasih

Program ini telah dilaksanakan dan berhasil mewujudkan Stabilisasi harga pangan untuk meringankan beban masyarakat dan menstabilkan harga bahan pokok, melalui penyelenggaraan pasar murah.

“Kami juga melakukan peningkatan kualitas digitalisasi data, dengan melaksanakan updating rutin aplikasi monitoring harga melalui SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Bahan Pokok) sebagai upaya transparansi harga ke masyarakat dan dasar intervensi Operasi Pasar Murah (OPM),” tegas Adhy.

Di akhir, Adhy mengatakan bahwa seluruh capaian yang telah digapai merupakan hasil kerja dan usaha bersama untuk memajukan Jawa Timur.

Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah

“Capaian ini merupakan raihan kita bersama sebagai wujud kerjasama, kolaborasi dan sinergitas semua pihak, stakeholder di Jawa Timur, semua Perangkat Daerah, dukungan Forkopimda Jawa Timur, Bupati/Walikota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, civitas akademika, media, pelaku dunia usaha dan partisipasi luar biasa masyarakat Jawa Timur, serta tentunya dukungan dan pengawalan segenap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur,” tandasnya. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News