Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Asep Nana Mulyana, bersama Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono dalam acara Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis dan Pembinaan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah TA 2024, di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (2/5/2024). Foto: Dok. Kemenkumham Jatim
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menggelar Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis dan Pembinaan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah TA 2024, di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (2/5/2024).
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Asep Nana Mulyana menjelaskan, upaya tersebut untuk mewujudkan reformasi hukum dan penataan regulasi, yaitu dengan cara menciptakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang baik dan berkualitas, melalui proses pengharmonisasian.
Baca Juga: Dirjen TI dan Kerja Sama Pemasyarakatan Cek Lapas Ngawi Jelang Perayaan Pergantian Tahun
Pengharmonisasian itu sendiri, lanjut Asep, yaitu upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain.
“Baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan overlapping,” jelasnya.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Asep Nana Mulyana. Foto: Dok. Kemenkumham Jatim
Baca Juga: Kepala BPSDM Kemenkumham RI Jabarkan Pentingnya Manajemen Talenta untuk Pengembangan Kompetensi
Dengan mengambil tema ‘Sinergitas Lembaga Pembentukan Regulasi Di Daerah Dalam Mewujudkan Supremasi Hukum Yang Berkeadilan Bagi Masyarakat Menuju Indonesia Emas’, menurutnya sangat tepat. Sebab, Indonesia emas, bukan hanya sekedar Visi, namun memiliki tujuan yang menginspirasi bagi kita semua.
“Sesuai dengan tagline kami yaitu Peraturan Yang BerKualitas Dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas,” tuturnya.
Sementara itu, Kakanwil Jatim, Heni Yuwono mengatakan, hukum menjadi landasan untuk memastikan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem dan merasa dilindungi.
Baca Juga: Cara Download Aplikasi M-Paspor untuk Ajukan Paspor Secara Online
“Dan mendapatkan hak-haknya secara adil seadil-adilnya,” terangnya.
Hal tersebut, lanjut Heni, dapat terwujud jika terjadi sinergitas antar lembaga pembentukan regulasi di daerah.
Lebih lanjut, ia mengatakan, setiap lembaga dan instansi pemerintah, harus memiliki karakteristik, kebutuhan dan tantangan yang unik untuk pendekatan yang spesifik.
“Integritas, transparansi, dan partisipasi publik (meaningful participation) adalah pilar utama yang harus dipegang teguh oleh semua pihak yang terlibat dalam Proses Pembentukan Regulasi,” pungkasnya. (cat/rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
