ilustrasi. (foto: rmol)
MADIUN, BANGSAONLINE.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, Maidi mengimbau para pejabat yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) Rp76,5 miliar agar bersikap kooperatif.
Maidi menyarankan kepada pejabat Pemkot Madiun untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak mempersulit pemeriksaan tim penyidik KPK.
“Saya imbau kepada pejabat kami, kalau dimintai keterangan mohon proaktif, tidak usah mempersulit dan sebagainya. Semua sampaikan apa adanya. Kalau berkasnya dipinjam, kasihkan saja,” ujar Maidi kepada wartawan.
Ia mengaku mendukung langkah KPK dalam mengemban tugasnya untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan PBM. Meski demikian, untuk sementara ini, Pemkot Madiun belum menyiapkan bantuan hukum kepada sejumlah pejabatnya yang dipanggil KPK. Pihaknya juga enggan merinci banyaknya pejabat Pemkot Madiun yang sudah dipanggil KPK terkait kasus tersebut.
“Yang jelas banyak, tapi jumlahnya berapa saya tidak tahu. Pokoknya yang dipanggil itu pejabat yang terkaitlah,” katanya singkat.
Sementara, hingga saat ini tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan dengan meminjam lokasi di Mapolres Madiun Kota. Kepala Sub Bagian Humas Polres Madiun Kota, AKP, Ida Royani, menyatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari KPK yang isinya menjelaskan untuk meminjam tempat guna proses penyelidikan.
“Memang ada surat dari KPK kepada Kapolres yang intinya hanya pinjam pakai ruangan untuk pemeriksaan. Sampai kapan, kami tidak tahu. Yang pasti, sampai selesai pemeriksaan,” tutur AKP Ida Royani.
Sejak melakukan pemeriksaan tanggal 19 Agustus 2015 lalu, KPK telah memanggil sejumlah pejabat Pemkot Madiun untuk diperiksa. Di antaranya adalah, Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Trubus Reksodirjo dan Purwanto Anggoro, yang pada waktu itu keduanya menjabat sebagai Kepala DPU Kota Madiun.(len/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BANGSAONLINE VIDEO
