Pj Gubernur Jatim Beberkan Substansi Kunci P-APBD 2024

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyampaikan jawaban eksekutif Raperda (rancangan peraturan daerah) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2024 dalam rapat paripurna, Senin (29/7/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Adhy mengatakan bahwa Pemprov Jatim mengusulkan perubahan pendapatan maupun belanja daerah dalam Raperda yang tengah dibahas. Untuk sektor pendapatan, semula dianggarkan sebesar Rp31,418 triliun, berubah menjadi sebesar Rp31,845 triliun atau bertambah sebesar Rp427,382 miliar.

Sedangkan untuk belanja daerah juga mengalami perubahan yang semula dianggarkan sebesar Rp33,265 triliun lebih. Lalu di rancangan P-APBD ini Belanja Daerah berubah menjadi sebesar Rp35,633 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp2,368 triliun lebih.

"Secara garis besar P-APBD tahun 2024 kali ini terbagi menjadi dua bagian utama, yakni Struktur APBD dan Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam Struktur APBD, perubahan kali ini terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah,” kata Adhy.

Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan, lanjut Adhy, lebih difokuskan pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Infrastruktur dan Sosial. Lalu, Pertanian dan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan UKM, serta Pemerintahan Umum.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perubahan APBD disusun sebagai konsekuensi logis, dimana terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, sebagaimana yang telah tertuang dalam APBD tahun 2024.

“Perubahan APBD memuat subtansi berupa penajaman-penajaman prioritas pembangunan maupun penyesuaian yang merespon dinamika terkini. Di dalamnya juga menyediakan ruang untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan sampai akhir tahun anggaran,” paparnya.

Adhy menekankan,usulan dalam perubahan APBD tahun 2024 telah diformulasikan dengan dasar perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024, yang mana dengan memperhatikan keselarasan antardokumen perencanaan, baik perencanaan tahunan maupun perencanaan jangka menengah.

“Kami sampaikan bahwa Raperda tentang P-APBD telah dikonstruksikan secara tepat, dengan memperhatikan kerangka yuridis dan teknokratis dalam rangka merealisasikan target Indikator Kinerja Utama (IKU),” ungkapnya.

“Atas nama Pemerintah dan Masyarakat Jawa Timur, kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap anggota dewan, semoga proses pembahasan Raperda tentang P-APBD 2024 dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat,” pungkasnya. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News