
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Sebanyak 34 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Jatim hari ini melakukan penandatanganan addendum di Aula Raden Wijaya Kanwil Kemenkumham Jatim.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dulyono.
Baca Juga: Jatim Sumbang 11 Event Festival di KEN 2025, Gubernur Khofifah: Terbanyak se-Indonesia
Dalam sambutannya, Kadivyankum menegaskan pentingnya peran bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Penandatanganan adendum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga bantuan hukum, guna memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” urainya.
Apresiasi juga disampaikan oleh Kadivyankum kepada jajaran OBH yang telah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin di wilayah Jatim.
Baca Juga: Info BMKG Hari ini Minggu 23 Februari 2025: Cuaca Jatim Masih Hujan Lebat, Surabaya Jam Berapa?
Hal tersebut seperti diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum.
Kanwil Jatim, lanjutnya, terus berupaya memfasilitasi dan menampung aspirasi para PBH dalam pendampingannya bagi masyarakat miskin.
Baca Juga: Khofifah Resmi Dilantik Gubernur 2 Periode, Ketua PKS Jatim: Gerbang Baru Nusantara Terbuka
“Hal ini sebagai upaya untuk terus mendorong pelaksanaan bantuan hukum gratis yang berkualitas bagi masyarakat miskin yang membutuhkan,” tandasnya.
Dia juga berharap dengan adanya penandatanganan Kontrak Addendum ini, diharapkan Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin T.A 2024 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, dapat dilaksankan lebih maksimal.
“Apalagi dengan melihat jumlah OBH di Jawa Timur yang cukup banyak dimana sampai tahun 2024 ada 65 OBH yang terakreditasi dan tersebar di 28 kabupaten Kota dan pada tahun anggaran 2024 ada 35 PBH yang menerima tambahan anggaran pada proses adenddum.” urainya. (cat/van)
Baca Juga: Kunjungi Kraton Majapahit Jakarta, Khofifah: Bangkitkan Semangat Wujudkan Gerbang Baru Nusantara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News