TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil Apresiasi Laporan KIPP soal Pelanggaran Pilkada di Surabaya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Proses pemungutan suara Pilkada serentak 2024 di Surabaya diwarnai sejumlah temuan yang memerlukan perhatian serius. Berbagai dugaan pelanggaran telah ditemukan oleh Bawaslu Surabaya, maupun Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP), termasuk surat suara tercoblos sebelum pemilihan dan politik uang.

Salah satu insiden paling mencolok terjadi di TPS 3, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo. Saat pasangan suami-istri hendak memberikan suara, mereka menemukan surat suara yang berlubang, menyerupai bekas coblosan paku pada 2 surat suara pertama yang diterima, sebelum akhirnya mendapatkan surat suara ketiga yang tidak bermasalah.

“Surat suara ini jelas-jelas berlubang, mirip bekas coblosan. Ini bukan cacat cetak, tetapi lebih seperti bekas tusukan paku,” kata Dodik Wahyono, Panwascam Mulyorejo.

Bawaslu Surabaya memastikan temuan ini menjadi prioritas investigasi untuk menjaga integritas proses pemilu. Selain itu, Bawaslu Surabaya juga mencatat masalah distribusi logistik di beberapa TPS, seperti TPS di Wonocolo yang dilaporkan kekurangan hingga 300 surat suara, sedangkan TPS lain justru memiliki kelebihan 100-300 surat suara.

“Tantangan distribusi logistik ini harus dievaluasi agar tidak terulang pada pemilu berikutnya,” ucap Koordinator Divisi SDM Bawaslu Surabaya, Teguh Suasono Widodo.

Sementara itu, KIPP Jawa Timur menyebut Surabaya menjadi salah satu kota dengan temuan kasus politik uang tertinggi, bersama Gresik dan Jember. Ketua KIPP Jatim, Herdian, menyatakan bahwa dari 25 temuan politik uang, sebagian besar masih menunggu pemenuhan syarat formil, dan materiil untuk dilaporkan ke Bawaslu.

“Kendala utama adalah keberanian masyarakat melapor. Misalnya, di Surabaya ada ibu-ibu yang diberi uang untuk mencoblos kotak kosong, tetapi keberatan menjadi saksi,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Hukum dan Advokasi TPP Khofifah-Emil, Edward Dewaruci, menyatakan pihaknya mengapresiasi KIPP yang sudah berani membuka dugaan kasus pelanggaran pesta demokrasi di Jawa Timur, termasuk Surabaya.

"Ini merupakan bukti bahwa masyarakat turut andil dalam mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi secara Luber Jurdil demi menegakkan nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edward menekankan pentingnya perhatian dari penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum.

“Kami meminta kepada penyelenggara pemilu untuk memberikan atensi terhadap dugaan pelanggaran pilkada dan menindaklanjutinya atas nama nilai-nilai demokrasi. Kami juga mendesak aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan masyarakat yang mengawal pelaksanaan pemilu, termasuk dari intimidasi maupun pembungkaman pelaporan kepada Bawaslu," paparnya.

"Atas temuan KIPP di Surabaya yang dapat kita lihat terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka bukan tidak mungkin pola kecurangan tersebut dilakukan juga di daerah lain. Hal ini kami buktikan dengan laporan yang telah masuk ke hotline TPP bidang Hukum & Advokasi," imbuhnya.

"Per hari ini tidak hanya dari Kota Surabaya, tapi juga beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur juga melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang tentunya akan kami tindaklanjuti sebagai bentuk pertanggungjawaban kami untuk melaksanakan pemilu yang Luber Jurdil,” pungkasnya.

Bawaslu Surabaya dan KIPP Jawa Timur untuk terus mendalami semua temuan ini. Langkah-langkah evaluasi dan investigasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Kami tidak akan membiarkan integritas proses pemilu ini ternodai. Temuan-temuan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” kata Teguh.

Berdasarkan data resmi KPU, hingga saat ini, 97,98 persen Form C telah diunggah dari total 3.964 TPS di Surabaya. Hasil sementara menunjukkan:

Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta: 857.501 suara

Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak: 299.689 suara