Petugas saat melakukan ground check. (Ist).
KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Dinas Sosial Kota Kediri melakukan ground check dengan turun lapangan untuk menghimpun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat serta untuk melengkapi isian variabel sebagai dasar pemeringkatan, Selasa (11//3/2-25).
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Paulus Luhur Budi menyampaikan, penggunaan DTSEN berawal dari penggabungan beberapa data yang berasal dari beberapa kementerian.
BACA JUGA:
- Dinkes Kota Kediri dan BNN Ajak Mahasiswa Perkuat Upaya Pencegahan Narkoba
- Wali Kota Kediri Hadiri Haflah Tasyakur Akhirussanah Lembaga Pendidikan Yayasan Ponpes Al Amien
- 38 PNS Kediri Naik Pangkat, Mayoritas Guru Diminta Tingkatkan Kualitas Pendidikan
- Uji Coba Perlinsos Digital, Pemkot Surabaya Imbau Warga Perbarui Data Aset
Seperti: Data hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari BPS RI, Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
“DTSEN sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 digunakan untuk pengentasan fakir miskin sekaligus pemberdayaan secara nasional, termasuk di dalamnya sebagai data acuan pemberian Bansos,” jelasnya.
Perbedaan DTSEN dan DTKS
DTSEN tidaklah sama dengan DTKS, apabila DTKS berisi data warga miskin dan rentan miskin saja, namun DTSEN berisi data seluruh Penduduk Indonesia mulai dari miskin ekstrim sampai dengan kaya sesuai dengan peringkatnya.
Dalam kegiatan yang berlangsung selama satu bulan sejak awal Maret ini, petugas yang terdiri dari Pendamping PKH tersebut melakukan verifikasi ulang terhadap DTSEN yang belum valid maupun belum lengkap.
“Ada 29 orang petugas yang sampai saat ini sudah berhasil memverifikasi 30-40%, karena metodenya harus berdasarkan KTP dan alamat domisili,” ucapnya.
Paulus menambahkan, jumlah total DTSEN Kota Kediri sebanyak 294.463 jiwa. Dan 10.491 jiwa diantaranya datanya belum lengkap sehingga perlu dilakukan ground check dan hasilnya langsung diinput ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (SIKSMA).
Didata Belum Tentu Jadi Penerima Bansos
Ia menekankan, ground check ini hanya untuk melengkapi data saja bukan untuk pendataan calon penerima bantuan sosial.
“Yang perlu disiapkan saat petugas datang ialah identitas diri (KTP, KK) dan masyarakat wajib memberikan keterangan sesuai dengan keadaan faktual. Apabila terjadi kesalahan data langsung menghubungi petugas ground check ataupun lewat kelurahan setempat,” tegas Paulus.
Salah satu petugas ground check, Erina Riyadi, mengaku kegiatan yang akan berakhir pada akhir Maret ini berjalan dengan relatif lancar, hanya terdapat sedikit kendala.
Kendala yang dihadapi seputar dengan performa aplikasi SIKSMA yang masih perlu adanya perbaikan karena masih ada bug atau error.
“Kita juga sulit menyesuaikan waktu dengan warga terutama saat Ramadan seperti ini. Nanti saat petugas bisa, biasanya warga sedang berhalangan,” imbuhnya.
Maka dari itu, Erina biasa melakukan ground check sedini mungkin saat pagi hari atau bisa dengan membuat janji dengan warga. (uji/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
