Suasana naik turun penumpang di Stasiun Madiun
KOTA MADIUN, BANGSAONLINE.com - Rokhmad Makin Zainul, Manager Humas Daop 7 Madiun, menyatakan bahwa KAI secara konsisten menyediakan layanan transportasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah pengoperasian berbagai layanan Kereta Api Public Service Obligation (PSO) atau bersubsidi.
"Sebagai bagian dari pelayanan publik yang selaras dengan nilai-nilai Astacita, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkereta apian Kemenhub tetap menyediakan layanan kereta api PSO jarak jauh dengan tarif yang terjangkau," kata Zainul dalam keterangannya di Madiun, Kamis (13/3/2025).
Adapun layanan KA Ekonomi Antar Kota Jarak Jauh dengan tarif terjangkau yang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 7 Madiun yaitu KA Kahuripan (Blitar – Kiaracondong PP) dengan tarif Rp80.000 – Rp84.000.
Ada juga KA Ekonomi Antar Kota Jarak Jauh dengan tarif terjangkau yang melintas di wilayah Daop 7 Madiun yaitu KA Sri Tanjung (Lempuyangan – Surabaya Gubeng – Ketapang PP) dengan tarif Rp88.000 – Rp94.000
Zainul menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2024, jumlah pelanggan kereta api PSO di wilayah Daop 7 Madiun mencapai 421.362 penumpang. Ini meningkat 12 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 377.150 penumpang.
Sementara itu, pada periode Januari–Februari 2025, jumlah okupansi penumpang KA PSO mencapai 64.364 penumpang, meningkat 17 persen dibandingkan target program sebanyak 55.191 penumpang.
"Data tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta ekonomi bersubsidi, yang tetap mengedepankan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan," imbuhnya.
Layanan kereta api PSO merupakan bagian dari upaya PT KAI dalam mendukung perekonomian rakyat dengan menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Kehadiran kereta api ekonomi bersubsidi memungkinkan mobilitas masyarakat yang lebih luas, terutama bagi mereka yang membutuhkan moda transportasi efisien dan hemat biaya.
"Penyediaan layanan kereta ekonomi yang berkualitas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih ramah lingkungan. Hal ini tentunya sejalan dengan visi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan," tutup Zainul. (dro/van)
